Gelaran Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta pada Minggu (8/11) membawa lima tuntutan yang mencakup persatuan masyarakat, penolakan terhadap oligarki, pengelolaan aset negara, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, serta penegakan hukum. Salah satu sorotan aksi ini adalah desakan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai calon wakil presiden dijalankan secara konsisten. Dalam pemberitaan mengenai isu publik, IDN dapat merujuk pada pembahasan tuntutan dan fakta yang disampaikan oleh penyelenggara aksi.
Massa hadir bersama sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, menyebut kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia mengaitkan penilaiannya dengan terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
đź”– Baca juga:Fitri Carlina Berduka, Ayahnya H. Tasrun Hadinoto Meninggal DuniaIDN dan latar penyelenggaraan aksi rakyat
Menurut Bachtiar, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar pihak negara. Ia menyatakan bahwa para tokoh, pimpinan lembaga, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi korban penyadapan ilegal. Dalam pernyataannya, ia menyebut pelaku sebagai pihak yang mengkhianati negara dan bangsa.
Bachtiar juga menilai bahwa hak rakyat, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat, telah digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pernyataan itu menjadi bagian dari alasan yang ia sampaikan dalam aksi. Ia kemudian menyerukan persatuan masyarakat untuk menghadapi hal-hal yang dianggap mengancam kepentingan bangsa.
Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut merangkum seruan politik, ekonomi, dan hukum. Urutannya bergerak dari ajakan menyatukan masyarakat, perlawanan terhadap pihak yang dianggap merugikan negara, hingga permintaan agar aturan dan putusan hukum ditegakkan. Bachtiar menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat dan masyarakat tidak akan tinggal diam.
Lima tuntutan yang disampaikan di Jakarta
1. Bersatu membela Indonesia
Tuntutan pertama menyerukan agar rakyat bersatu membela Indonesia. Menurut rumusan aksi, seruan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Pesannya adalah bahwa pembelaan terhadap tanah air dipandang sebagai tanggung jawab bersama.
Bachtiar menyampaikan bahwa Indonesia memanggil masyarakat untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai rongrongan dari para pengkhianat. Seruan tersebut menjadi pembuka dari rangkaian tuntutan lainnya. Dalam konteks aksi, persatuan ditempatkan sebagai dasar untuk mendorong perubahan dan menjaga kepentingan bangsa.
2. Melawan pengkhianat bangsa dan negara
Tuntutan kedua mengajak rakyat bersatu melawan pihak yang disebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Istilah tersebut muncul dalam pernyataan Bachtiar ketika ia membahas dugaan penyadapan dan penggunaan hak rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tuntutan ini menyampaikan sikap penyelenggara terhadap tindakan yang mereka anggap merugikan negara.
đź”– Baca juga:Tim Nasional Sepak Bola Paraguay: Profil dan Kemenangan 4-1Penyelenggara tidak hanya menyerukan persatuan, tetapi juga menekankan perlunya menghadapi pihak-pihak yang dinilai mengancam kepentingan masyarakat. Aksi itu menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan tersebut kepada publik. Sumber tuntutan tetap merujuk pada pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
3. Menolak oligarki dan penguasaan aset negara
Tuntutan ketiga menyoroti oligarki serta penguasaan aset-aset negara. Massa menyerukan perlawanan terhadap pihak yang dianggap mengendalikan aset negara, termasuk pihak-pihak yang dinilai mendukung mereka dari belakang. Dengan demikian, tuntutan ini menghubungkan isu kekuasaan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset publik.
Bachtiar menekankan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Ia menyatakan bahwa rakyat mulai sekarang tidak akan tinggal diam. Pernyataan itu sejalan dengan seruan untuk menolak penguasaan aset negara yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, sebagaimana disampaikan dalam aksi.
4. Menjalankan Pasal 33 UUD 1945
Tuntutan keempat meminta agar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan sepenuhnya. Bachtiar secara khusus mengaitkan desakan itu dengan pengelolaan sumber daya dan upaya menyelamatkan aset-aset negara. Ia menghendaki agar ketentuan tersebut dijalankan secara murni dan konsekuen.
Dalam rangkaian tuntutan, Pasal 33 ditempatkan sebagai landasan bagi pembahasan mengenai sumber daya dan aset publik. Penyelenggara meminta agar prinsip yang terkandung dalam pasal itu benar-benar diterapkan. Mereka menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya dan perlindungan aset negara perlu menjadi perhatian dalam agenda membela Indonesia.
5. Menegakkan putusan MK dan MA terkait Gibran
Tuntutan kelima berfokus pada penegakan hukum secara konsisten. Secara khusus, massa meminta agar putusan MK dan MA terkait polemik syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai cawapres ditegakkan. Desakan tersebut menjadikan persoalan putusan lembaga peradilan sebagai salah satu pokok utama dalam aksi.
🔖 Baca juga:Milan vs Ferencváros: Fokus Rossoneri Beralih ke Liga EuropaRumusan tuntutan tidak hanya meminta agar hukum ditegakkan secara umum, tetapi juga menyebut keputusan MK dan MA yang menjadi perhatian mereka. Bagi penyelenggara aksi, konsistensi dalam menjalankan putusan tersebut merupakan bagian dari tuntutan penegakan hukum. Aksi ini menyampaikan permintaan itu bersama empat tuntutan lain yang berkaitan dengan persatuan, kedaulatan, dan aset negara.
Tokoh dan organisasi yang turut mendeklarasikan tuntutan
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi ikut mendeklarasikan tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia. Di antaranya adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Jimly Asshiddiqe dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya Ustadz Erick Yusuf.
Nama lain yang tercatat hadir ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung dan mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu. Turut mendeklarasikan tuntutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar serta Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa tuntutan dalam aksi disuarakan oleh peserta dari berbagai organisasi dan latar kelembagaan. Namun, inti agenda yang disampaikan tetap berupa lima desakan: menyatukan rakyat untuk membela Indonesia, melawan pihak yang dianggap mengkhianati negara, menolak oligarki dan penguasaan aset, menjalankan Pasal 33 UUD 1945, serta menegakkan hukum dan putusan MK serta MA terkait Gibran secara konsisten.
Sumber referensi: www.cnnindonesia.com
