Berita

Amran Sulaiman Ungkap 13 Tersangka dalam Delapan Kasus Beras Fortifikasi

Amran Sulaiman menyebut 13 tersangka dalam delapan kasus beras fortifikasi yang melibatkan 15 merek. Simak rincian laporan dan ancaman sanksinya.

Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 13 tersangka dalam delapan kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang melibatkan 15 merek. Menteri Pertanian itu menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (8/11).

Selain mengungkap perkembangan kasus beras fortifikasi, Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan adanya ratusan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di sektor pertanian. Laporan tersebut mencakup sejumlah komoditas dan kegiatan, termasuk beras, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

🔖 Baca juga:Forex Factory: Waller Buka Peluang Kenaikan Suku Bunga 50 Basis Poin pada Desember

Amran Sulaiman Paparkan Penanganan Kasus Beras Fortifikasi

Menurut Amran, delapan perkara dugaan penyimpangan beras fortifikasi itu berkaitan dengan 15 merek, dengan total 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia memaparkan jumlah tersebut sebagai bagian dari penanganan dugaan pelanggaran di sektor pangan.

Kasus beras fortifikasi menjadi perhatian karena produk dengan kategori tersebut diwajibkan memenuhi standar mutu dan kandungan gizi. Dalam perkara yang diungkap sebelumnya oleh Bareskrim Polri, hasil pengujian laboratorium menemukan lima merek tidak memiliki kandungan vitamin tambahan sebagaimana dipersyaratkan.

Lima merek yang disebut Bareskrim adalah Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma. Kelima produk itu diproduksi oleh satu perusahaan berinisial PT DTA yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Informasi mengenai lima merek tersebut merupakan bagian dari pengungkapan Bareskrim sebelumnya. Adapun keterangan Amran menyebut cakupan yang lebih luas, yakni 15 merek dalam delapan kasus. Karena itu, daftar lima merek yang disampaikan Bareskrim tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan merek yang terkait dengan seluruh perkara tersebut.

Ratusan Pengaduan Masuk ke Kementan

Kementan menerima 271 laporan pengaduan selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026. Dari jumlah itu, 74 laporan berkaitan dengan beras, atau sekitar 27,31 persen dari keseluruhan pengaduan yang diterima pada periode tersebut.

Pengaduan lainnya meliputi 64 laporan mengenai pupuk dan 25 laporan tentang alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, ada dua laporan terkait cetak sawah serta 106 laporan yang dimasukkan ke dalam kategori lainnya.

Angka tersebut menggambarkan beragamnya isu yang dilaporkan masyarakat kepada Kementan. Namun, laporan pengaduan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelanggaran telah terbukti. Kementerian menyatakan laporan perlu diperiksa dan diverifikasi sebelum langkah berikutnya diambil.

340 Laporan Tambahan Masih Dikaji

Di luar 271 pengaduan yang telah dirinci, Kementan juga menerima 340 laporan tambahan. Amran menyatakan laporan-laporan itu masih dalam tahap kajian dan verifikasi lapangan, sehingga belum seluruhnya diteruskan kepada aparat penegak hukum.

🔖 Baca juga:Motorola Signature 27: Kabar Peluncuran dan Peluang Masuk Indonesia

Ia menjelaskan bahwa proses penanganannya dilakukan secara bertahap. Kementan terlebih dahulu menelaah informasi yang masuk, kemudian melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenarannya. Jika hasil verifikasi mendukung adanya dugaan pelanggaran, laporan akan disampaikan kepada penegak hukum.

“Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim ke penegak hukum,” ujar Amran mengenai proses pemeriksaan laporan tambahan.

Pernyataan itu menempatkan verifikasi sebagai tahapan penting sebelum penindakan. Dengan demikian, laporan yang masih dikaji perlu dibedakan dari kasus yang telah diproses atau orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Amran Sulaiman Minta Harga Beras Sesuai HET

Dalam kesempatan yang sama, Amran meminta pelaku usaha agar tidak mempermainkan komoditas pangan. Ia mengingatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan masyarakat dan meminta pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah.

Permintaan tersebut secara khusus disampaikan kepada pedagang beras premium yang menjual produk di atas HET. Amran meminta harga diturunkan sebelum pemerintah mengambil tindakan. Ia menegaskan bahwa ketentuan harga yang berlaku harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

Menurut Amran, HET ditetapkan untuk melindungi konsumen, sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) berfungsi menjaga harga di tingkat petani. Kedua kebijakan tersebut memiliki sasaran berbeda dalam pengaturan harga pangan, sehingga ia meminta pelaku usaha tidak mencari keuntungan secara berlebihan.

Ia juga menyebut pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga sektor pangan. Dalam konteks itu, Amran menilai pelaku usaha harus menjalankan kegiatan sesuai regulasi dan tidak melanggar ketentuan harga yang telah ditetapkan.

Sanksi Dapat Berupa Pencabutan Izin dan Pidana

Amran menyatakan pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin usaha maupun proses pidana. Ancaman hukuman yang disebutkan mencapai maksimal tujuh tahun penjara, disertai denda paling banyak Rp1,5 miliar.

🔖 Baca juga:Tunisia vs Libya: Cedera Hazem Mastouri dan Pengganti di Lini Serang

Ia menyebut pencabutan izin sebagai salah satu tindakan yang dapat diambil, sementara perkara tertentu juga dapat berlanjut ke ranah pidana. Bentuk penindakan akan bergantung pada pelanggaran yang ditemukan dan proses penegakan hukum.

Peringatan tersebut disampaikan bersama imbauan agar harga beras tidak melampaui HET. Pemerintah meminta pelaku usaha mematuhi aturan, sementara pengaduan masyarakat dan hasil verifikasi menjadi bagian dari proses untuk menindak dugaan pelanggaran.

Produksi dan Barang Bukti dalam Perkara PT DTA

Bareskrim menyebut PT DTA memproduksi sekitar 2.500 ton beras fortifikasi selama April hingga Agustus 2026. Nilai ekonomis produksinya diperkirakan mencapai Rp69,995 miliar.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menyita 6,4 ton beras dan satu rangkaian mesin penggilingan padi. Bareskrim juga menyampaikan hasil uji laboratorium terhadap lima merek yang diduga tidak memenuhi standar kandungan vitamin tambahan untuk beras fortifikasi.

Rangkaian keterangan dari Kementan dan Bareskrim memperlihatkan beberapa sisi penanganan, mulai dari pengaduan masyarakat, verifikasi lapangan, pemeriksaan mutu produk, hingga proses hukum. Amran meminta pelaku usaha mematuhi ketentuan pangan dan harga, sementara laporan yang masih dikaji akan ditindaklanjuti setelah pemeriksaan dan verifikasi dilakukan.

Sumber referensi: www.cnnindonesia.com