Arrmanatha Nasir menyampaikan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam pertemuan dengan menteri luar negeri Singapura dan Malaysia. Pertemuan trilateral tersebut berlangsung di sela-sela KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, ketika isu dampak asap lintas negara dan kerja sama penanganan kebakaran menjadi salah satu pembahasan.
Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri RI yang akrab disapa Menlu Tata bertemu Menlu Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan dan Menlu Singapura Vivian Balakrishna. Ketiganya berdiskusi pada Jumat, 13 November 2026, di National Museum of the Philippines. Tata kemudian menjelaskan hasil pembicaraan tersebut kepada wartawan di Manila pada Sabtu, 14 November 2026.
🔖 Baca juga:Arif Kurniawan Nikel: Satgas PKH Siapkan Penertiban Kawasan HutanArrmanatha Nasir sampaikan perkembangan penanganan karhutla
Tata mengatakan bahwa ia menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menyampaikan kembali komitmen Presiden untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan karhutla telah menunjukkan kemajuan dan sejumlah upaya sudah dijalankan.
Dalam keterangannya, Tata menyebut lebih dari 80 persen kebakaran hutan telah berhasil diatasi. Ia menggambarkan kondisi yang tersisa sebagai bagian kecil dibandingkan dengan kebakaran yang telah selesai ditangani. Namun, keterangan itu tidak disertai rincian mengenai lokasi, periode pengukuran, ataupun metode penghitungan persentase tersebut.
“Saya menekankan apa yang telah kita lakukan terkait dengan kebakaran hutan. Saya menyampaikan kembali komitmen Bapak Presiden yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah karhutla,” kata Menlu Tata.
Pertemuan berlangsung dengan latar dampak asap karhutla yang sebelumnya turut dirasakan negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia. Tata menyatakan kedua menlu tersebut mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menangani persoalan itu. Apresiasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kelanjutan kerja sama antara ketiga negara.
Kerja sama lintas negara dan penegakan hukum
Selain membicarakan perkembangan penanganan kebakaran, Indonesia, Singapura, dan Malaysia juga membahas kemungkinan memperkuat kerja sama ke depan. Salah satu perhatian yang disampaikan Tata adalah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan. Pembahasan ini mengarah pada upaya menelusuri aspek keuangan di balik kegiatan yang melanggar hukum.
🔖 Baca juga:HK Jadi Sorotan: Kasus Okinawa dan Emas Bersejarah Harris HoTata menyebut pendekatan tersebut sebagai follow the money, yakni mengikuti aliran uang untuk mengetahui ke mana dana terkait suatu kegiatan bergerak. Dalam konteks yang ia sampaikan, penelusuran itu berkaitan dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan. Ia tidak merinci mekanisme atau bentuk kerja sama yang akan diterapkan oleh ketiga negara.
Fokus pada penegakan hukum memperluas pembicaraan dari penanganan kebakaran di lapangan menuju pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab. Dengan demikian, kerja sama yang dibicarakan tidak hanya menyangkut respons atas karhutla, tetapi juga kemungkinan mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengannya. Rencana tersebut masih disebut sebagai hal yang akan dijajaki bersama.
Pertemuan bilateral dengan Brunei, Timor Leste, dan Laos
Agenda Menlu Tata di Manila juga mencakup pertemuan bilateral dengan sejumlah negara ASEAN. Ia bertemu Menlu II Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Dato Haji Mohd Yusof, Menlu Timor Leste Bendito Freitas, serta Menlu Laos Thongsavanh Phomvihane. Dalam rangkaian pertemuan itu, Indonesia menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan ketiga negara.
Salah satu gagasan yang dibicarakan adalah penyusunan plan of action atau rencana aksi. Menurut Tata, rencana itu dapat digunakan untuk mengukur capaian kerja sama bilateral. Dengan adanya sasaran yang dapat ditinjau, Indonesia dan mitra-mitranya diharapkan memiliki acuan dalam menilai perkembangan berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama.
Bidang yang disebut mencakup perdagangan, energi, serta isu ekonomi lainnya. Tata juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan prioritas Indonesia, terutama ketahanan nasional. Beberapa hal yang disebut secara khusus adalah keamanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan pendidikan.
🔖 Baca juga:Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Kasus Paniai BerdarahAgenda ASEAN: ekonomi, digitalisasi, dan Myanmar
Pertemuan bilateral juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai agenda ASEAN. Tata mengatakan bahwa ia menyampaikan sejumlah gagasan Indonesia yang masih dipertimbangkan. Gagasan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan negara-negara ASEAN dan mencakup isu digitalisasi serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Dalam pembicaraan yang sama, Myanmar turut menjadi salah satu topik. Tata menyebut Indonesia sedang menggodok beberapa konsep dan ide terkait isu tersebut. Ia menggambarkan percakapan dengan para mitra sebagai kesempatan untuk menguji tanggapan awal terhadap gagasan Indonesia, sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.
Dengan demikian, rangkaian pertemuan di sela KTT ke-49 ASEAN mencakup dua jalur utama. Pertama, pembahasan trilateral mengenai karhutla bersama Singapura dan Malaysia, termasuk komitmen penanganan serta peluang menelusuri aliran dana perusahaan yang melanggar hukum. Kedua, penguatan kerja sama bilateral dan pertukaran gagasan mengenai prioritas ekonomi, ketahanan nasional, teknologi, dan agenda ASEAN.
Pernyataan Tata menggambarkan bahwa isu karhutla tetap menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Pengakuan atas kemajuan penanganan, apresiasi dari Singapura dan Malaysia, serta pembicaraan mengenai kerja sama lanjutan menjadi bagian dari pesan Indonesia dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, rencana aksi bilateral dan pembahasan agenda kawasan menunjukkan cakupan diplomasi yang berlangsung bersamaan di Manila.
Sumber referensi: news.detik.com
