ASN digital BKN menjadi bagian dari pembahasan mengenai akses pengembangan karier aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arief Fakrulloh, meminta instansi pembina jabatan fungsional memperbanyak pelaksanaan uji kompetensi (UKOM) menjadi 12 kali dalam setahun. Ia juga mendorong agar layanan tersebut tidak membebani peserta dengan biaya.
Usulan ini mengubah pola yang sebelumnya menyediakan UKOM sekitar empat kali dalam setahun. Menurut Zudan, kesempatan yang lebih sering dan bebas biaya dapat membuka akses bagi ASN untuk mengikuti proses pengembangan karier. BKN berharap pendekatan tersebut diterapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional di berbagai bidang.
🔖 Baca juga:sscasn.bkn.go.id 2026: Panduan Cek Info CPNS ResmiASN digital BKN dan akses UKOM sepanjang tahun
Dalam skema yang diusulkan, UKOM tidak hanya diselenggarakan pada beberapa periode tertentu. Instansi pembina diharapkan memberi kesempatan pengajuan uji kompetensi setiap bulan, sehingga total peluang pelaksanaannya dapat mencapai 12 kali dalam setahun.
Peningkatan frekuensi ini dapat membuat jadwal layanan lebih mudah dijangkau oleh ASN yang perlu mengikuti UKOM. Namun, arah kebijakan yang disampaikan BKN bukan semata-mata menambah jumlah penyelenggaraan. Zudan juga menekankan pentingnya layanan yang mudah diakses dan tidak menimbulkan beban biaya bagi aparatur.
BKN telah menerapkan UKOM tanpa biaya pelaksanaan bagi jabatan fungsional yang dibinanya. Kesempatan untuk mengusulkan UKOM tersedia sepanjang tahun, dengan akses yang dibuka setiap bulan. Praktik tersebut menjadi contoh yang diharapkan dapat diikuti instansi pembina lainnya.
Usulan menghapus biaya uji kompetensi ASN
Zudan meminta kementerian dan lembaga (K/L) menghapus biaya pelaksanaan UKOM, terutama apabila uji kompetensi diselenggarakan menggunakan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menilai biaya tersebut dapat sekadar mengalihkan beban dari satu pihak ke pihak lain.
Apabila instansi asal tidak menyediakan anggaran, biaya UKOM berpotensi ditanggung oleh peserta. Jika biaya dibebankan kepada instansi penyelenggara, beban anggaran berpindah ke pihak tersebut. Karena itu, BKN mendorong penyelenggaraan tanpa biaya agar akses ASN tidak bergantung pada kemampuan instansi atau peserta untuk menanggung pungutan.
Gagasan ini juga berkaitan dengan upaya membuat pengembangan karier lebih terbuka dan terjangkau. Dalam pandangan Zudan, kesempatan mengikuti UKOM semestinya dapat tersedia secara lebih rutin tanpa hambatan biaya yang tidak perlu. Ia menginginkan penerapan langkah tersebut di semua bidang instansi pembina jabatan fungsional.
🔖 Baca juga:Seleksi CPNS 2026: Akun SSCASN Dibuka, Pendaftaran Diperkirakan Mulai Pekan Keempat NovemberJumlah pejabat fungsional menjadi perhatian
Penataan layanan UKOM dianggap penting karena jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional cukup besar. Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, terdapat 3.976.567 ASN dalam jabatan fungsional, atau sekitar 59 persen dari total 6.728.736 ASN.
Para pejabat fungsional tersebut tersebar di 18 sektor layanan publik. Skala ini membuat akses terhadap uji kompetensi dan pengembangan karier menjadi persoalan lintas instansi, bukan hanya urusan satu lembaga. BKN menilai layanan yang lebih rutin dan tidak membebani perlu menjadi perhatian bersama para instansi pembina.
Dalam rapat kerja, Zudan turut mengingatkan perlunya pemetaan kebutuhan jabatan fungsional antarsektor. Pemetaan itu perlu memperhitungkan karakteristik masing-masing daerah, sehingga kebutuhan dan penataan jabatan dapat dilihat sesuai konteks wilayah serta sektor layanan.
Tantangan pengembangan jabatan fungsional
Selain frekuensi dan biaya UKOM, BKN bersama instansi pembina membahas sejumlah persoalan yang memengaruhi pengembangan karier pejabat fungsional. Tantangan yang dibicarakan meliputi keterbatasan formasi pada jenjang tertentu, waktu yang diperlukan untuk kenaikan jenjang, serta pemerataan kebutuhan antarinstansi dan daerah.
Persoalan lain menyangkut tunjangan jabatan. Menurut materi pembahasan, terdapat 97 nomenklatur jabatan fungsional yang belum memiliki Peraturan Presiden terkait tunjangan jabatan. Hal ini turut menjadi bagian dari pekerjaan penataan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Rangkaian isu tersebut menunjukkan bahwa pengembangan karier jabatan fungsional mencakup beberapa unsur sekaligus. Ketersediaan UKOM merupakan salah satunya, sementara formasi, jenjang karier, sebaran kebutuhan, dan pengaturan tunjangan juga ikut dibahas dalam rapat kerja BKN.
🔖 Baca juga:CPNS 2027: Seluruh PPPK Paruh Waktu Dijadwalkan Menjadi Penuh WaktuTindak lanjut BKN terhadap persoalan JF
Permintaan Zudan disampaikan dalam Rapat Kerja Penyelesaian Permasalahan Jabatan Fungsional pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, BKN dan instansi pembina membahas langkah untuk memperluas akses pengembangan karier sekaligus menangani hambatan yang dihadapi jabatan fungsional.
BKN menyatakan akan melanjutkan pembahasan dan memantau penyelesaian persoalan jabatan fungsional secara berkelanjutan. Tujuan yang disampaikan adalah membangun sistem pengembangan karier ASN yang lebih terbuka dan proporsional, serta mendukung peningkatan kompetensi, kinerja aparatur, dan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, usulan UKOM 12 kali setahun dan tanpa biaya merupakan bagian dari agenda penataan yang lebih luas. Penerapannya di berbagai instansi pembina diharapkan memperluas kesempatan ASN untuk mengikuti uji kompetensi, sementara persoalan lain terkait formasi, jenjang, pemerataan, dan tunjangan tetap memerlukan tindak lanjut.
Sumber referensi: www.cnbcindonesia.com
