Berita

Eksepsi Ditolak, Sidang Dugaan Pemerasan Izin Tinggal Silmy Karim Berlanjut

Hakim menolak eksepsi Silmy Karim dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal. Sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi dan pembuktian.

Perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait layanan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. Majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak Silmy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan sela tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026). Hakim menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi persyaratan formil dan materiil menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, persidangan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst diperintahkan untuk diteruskan.

🔖 Baca juga:Bahlil Lahadalia Klaim Ikut Jadi Korban Penyadapan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Alasan eksepsi tidak diterima

Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi, bersama hakim anggota Saptono dan Andi Saputra, menyatakan perlawanan terdakwa tidak dapat diterima. Putusan ini berarti pemeriksaan belum menyimpulkan apakah Silmy bersalah atau tidak. Pokok dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan jaksa masih akan diperiksa pada tahap persidangan berikutnya.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebut sejumlah kekeliruan pengetikan yang dipersoalkan pihak terdakwa tidak cukup untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan pada sampul berkas, tanggal penahanan, serta proses renvoi atau perbaikan naskah di persidangan dinilai sebagai kekeliruan redaksional, bukan cacat hukum yang membuat dakwaan tidak sah.

Majelis juga menilai keberatan mengenai dugaan kriminalisasi, bantahan Silmy bahwa dirinya terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta penjelasan tentang rekam jejak dan prestasinya tidak termasuk ruang lingkup eksepsi. Hal-hal tersebut, menurut hakim, bukan alasan untuk menggugurkan dakwaan pada tahap ini.

Rekam jejak dan keadaan pribadi terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan apabila kelak ia terbukti melakukan tindak pidana dan perkara telah sampai pada putusan akhir. Karena itu, majelis menyatakan keberatan yang bertumpu pada hal-hal tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menghalangi pemeriksaan perkara.

Selain itu, hakim menyatakan status tersangka dan penahanan Silmy telah sah secara hukum. Persoalan tersebut sebelumnya telah diuji melalui putusan praperadilan Nomor 163/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel.

🔖 Baca juga:Bayan Resources: Low Tuck Kwong Jelaskan Penjualan Saham kepada Haji Isam

Pemeriksaan saksi dalam perkara pemerasan

Setelah eksepsi ditolak, sidang akan beralih ke pemeriksaan saksi dan pembuktian atas dua dakwaan pokok, yakni dugaan pemerasan dan gratifikasi. Jaksa akan menguraikan dasar dakwaan serta mengajukan bukti dalam persidangan. Silmy tetap berstatus terdakwa, sementara kebenaran tuduhan akan dinilai melalui proses pembuktian.

Menurut surat dakwaan, Silmy diduga terlibat bersama sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam praktik pemerasan melalui Molina, aplikasi resmi untuk layanan visa dan izin tinggal daring. Jaksa menduga proses persetujuan permohonan sengaja ditahan hingga melewati batas standar operasional. Kondisi tersebut disebut dapat membuat pemohon menghadapi denda karena tinggal melebihi masa izin atau overstay.

Dalam dakwaan, para pemohon kemudian diminta membayar sejumlah uang agar pengurusan dapat dilanjutkan. Pembayaran itu disebut dengan istilah “uang klik” atau “uang loker”, dengan nilai berkisar Rp 1 juta sampai Rp 8 juta. Uraian tersebut merupakan tuduhan jaksa yang masih harus diuji melalui keterangan saksi dan bukti di pengadilan.

Nilai uang yang disebut dalam dakwaan

Jaksa menyebut praktik yang diduga berlangsung sepanjang 2021 hingga 2026 itu menghasilkan uang sebesar Rp 168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian Rp 1,2 miliar. Dana hasil praktik tersebut, menurut dakwaan, ditampung melalui 12 rekening sebelum dibagikan kepada sejumlah pejabat dan staf.

Nama-nama yang disebut dalam surat dakwaan beserta jumlah penerimaan yang dituduhkan adalah Gusti Bonadiansyah sebesar Rp 50,9 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp 16,3 miliar, dan Jaya Saputra Rp 6,5 miliar. Bagus Bramantyo disebut menerima Rp 4,2 miliar, Tessar Bayu Setiadi Rp 2,8 miliar, sedangkan Saffar Muhammad Godam diduga menerima Rp 500 juta.

🔖 Baca juga:DPR Buka Opsi Percepat RUU Penyadapan Usai Sorotan Kasus Eks Kapolri

Angka-angka tersebut berasal dari uraian penuntut umum, bukan kesimpulan akhir pengadilan. Persidangan lanjutan akan menjadi kesempatan untuk menguji bagaimana uang itu diduga dikumpulkan, ditampung, dan dibagikan, serta sejauh mana keterkaitan masing-masing pihak dengan perbuatan yang didakwakan.

Dakwaan gratifikasi terhadap Silmy Karim

Selain dugaan pemerasan, jaksa mengaitkan dakwaan gratifikasi dengan uang tunai Rp 2,56 miliar yang disebut sebagai “Dana Operasional Wakil Menteri”. Menurut surat dakwaan, uang itu diduga diterima dalam rentang Agustus 2025 hingga Mei 2026.

Dakwaan juga memuat dugaan kepemilikan saham atas nama Silmy di beberapa perusahaan sekuritas. Saham senilai Rp 31,38 miliar tersebut disebut dibeli dalam periode Agustus 2023 sampai September 2026 dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam batas waktu 30 hari kerja.

Atas perkara ini, jaksa mendakwa Silmy berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah eksepsi ditolak, perhatian persidangan akan tertuju pada pemeriksaan saksi dan pengujian bukti atas dugaan pemerasan serta gratifikasi tersebut.

Sumber referensi: www.kompas.id