Isu gibran mundur kembali menjadi perhatian menjelang DPR bersidang pada Selasa, 10 November 2026. Selama masa reses, sejumlah pihak mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau menghadapi langkah konstitusional di parlemen. Namun, kembalinya DPR bersidang tidak serta-merta berarti proses pemakzulan langsung berjalan.
Jadwal DPR mencantumkan rapat paripurna sekitar pukul 09.30 WIB. Sejumlah anggota DPR telah terlihat datang ke gedung parlemen. Di tengah perhatian publik, pertanyaan utamanya ialah apakah desakan yang berkembang akan segera dibahas dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh jika DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
đź”– Baca juga:Tottenham Hotspur Ladies vs Everton L. F. C.: Pratinjau WSLMengapa desakan agar Gibran mundur menguat?
Desakan pemakzulan mengemuka setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran tidak sah. Persoalan ini menjadi sorotan karena dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan salah satu syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024. Putusan kedua lembaga itu kemudian memicu tuntutan agar persoalan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
Gibran berulang kali membantah tidak memiliki ijazah SMA. Ia menyampaikan bahwa dirinya dapat menempuh pendidikan tinggi, yang menurutnya tidak mungkin dilakukan jika tidak lulus SMA. Gibran juga menyatakan bersedia membuka informasi mengenai ijazah pendidikannya.
Sikap partai soal opsi Gibran mundur
Sejumlah partai yang memiliki kursi di DPR disebut intens berkomunikasi selama masa reses. Perbincangan itu semakin kuat setelah terungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Di antara gagasan yang disuarakan elite politik, terdapat dua pilihan: Gibran mengundurkan diri atau DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengatakan partainya terus menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan yang disebut Ijazah Gate Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, berbagai aspirasi menghendaki tindak lanjut melalui jalur hukum dan konstitusional di DPR.
Almuzzammil berpandangan bahwa setelah putusan MK dan MA, pengunduran diri Gibran akan menjadi langkah yang bijaksana. Apabila hal itu tidak terjadi, ia menilai Hak Menyatakan Pendapat dapat menjadi opsi yang relevan. Meski demikian, PKS menyatakan langkah di parlemen perlu dibangun melalui komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi, serta memiliki dasar hukum yang jelas.
đź”– Baca juga:Lo Kheng Hong Ungkap Cara Bertahan Saat Portofolio Anjlok 85%PKB juga sedang mempertimbangkan penggunaan hak tersebut. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut persoalan ijazah Gibran sebagai ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Ia mengatakan pertimbangan hukum dan kepastian konstitusional perlu menjadi perhatian, bukan semata-mata kalkulasi politik.
Khozin menjelaskan bahwa PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi menimbang jalur konstitusional yang dinilai tepat. Menurutnya, hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat memiliki fungsi berbeda: hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen untuk menyampaikan pendirian DPR atas persoalan konstitusional. Kedua hak itu, ujarnya, tidak saling meniadakan dan tidak harus digunakan secara berurutan.
Perdebatan konstitusional yang harus dijawab
Khozin menyoroti Pasal 7A Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Salah satu persoalan yang perlu diuji ialah apakah masalah dokumen pendidikan dapat dikategorikan sebagai keadaan “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”.
Pertanyaan tersebut penting karena DPR perlu menyusun argumentasi konstitusional jika hendak mengajukan usul pemberhentian. Menurut Khozin, MK nantinya dapat menguji pendapat DPR, sementara parlemen perlu memberikan dasar politik dan konstitusional yang terang. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyangkut sikap masing-masing fraksi, tetapi juga kualifikasi hukum dari persoalan yang dipersoalkan.
Bagaimana tahapan pemakzulan berlangsung?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen DPR untuk merespons dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, termasuk dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat. Ketentuannya merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta aturan dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Proses di DPR diawali dengan pengajuan usul tertulis oleh sedikitnya 25 anggota. Usul tersebut harus disertai materi dan bukti yang sah, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk dinilai. Agar keputusan dapat diambil, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Persetujuan juga harus didukung sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
đź”– Baca juga:Subuh Jakarta: Cara Cek Jadwal dan Memahami WaktunyaJika DPR menetapkan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat, keputusan itu belum langsung memberhentikan pejabat yang bersangkutan. DPR perlu mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa pendapat tersebut dari sisi hukum.
MK memiliki waktu paling lama 90 hari sejak permohonan diterima untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemakzulan berakhir. Namun, jika MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat melanjutkan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR kemudian wajib menggelar sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah menerima usul. Sidang harus dihadiri setidaknya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian memerlukan persetujuan paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Apakah DPR akan langsung memprosesnya?
Rapat DPR pada 10 November 2026 berlangsung saat desakan publik dan komunikasi antarpartai sedang menjadi perhatian. Akan tetapi, tahapan yang diatur menunjukkan bahwa pemakzulan bukan keputusan yang dapat dijalankan seketika dalam satu rapat. Usulan perlu memenuhi syarat, memperoleh dukungan dalam mekanisme DPR, dan kemudian diperiksa MK sebelum dapat diteruskan ke MPR.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah Gibran mundur atau DPR mengambil langkah lebih lanjut masih bergantung pada keputusan politik dan pemenuhan prosedur konstitusional. Sikap PKS dan pertimbangan PKB memperlihatkan bahwa opsi Hak Menyatakan Pendapat sedang dibicarakan, tetapi prosesnya memerlukan dukungan lintas fraksi serta argumentasi hukum yang dapat diuji.
Sumber referensi: www.kompas.id
