Hercules Rosario Marshal menjelaskan bahwa uang Rp 800 juta yang diterimanya berasal dari tim pengacara Summarecon. Ia menyebut dana tersebut berkaitan dengan rencana kegiatannya ke luar negeri sekaligus permintaan untuk membantu memediasi sengketa tanah perusahaan di Kabupaten Bogor. Keterangan itu disampaikan setelah ia menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap kepada pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perkara tersebut menyangkut pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat. Uang yang diserahkan Hercules kepada KPK kini menjadi bagian dari materi yang ditelusuri penyidik.
🔖 Baca juga:Silmy Karim dan Catatan Sidang Perlawanan di Pengadilan TipikorHercules Rosario Marshal Ungkap Asal Uang
Hercules mengatakan uang itu diberikan oleh tim hukum Summarecon. Menurut penjelasannya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026), dana tersebut dimaksudkan untuk membantu kegiatannya saat hendak bepergian ke luar negeri. Ia juga mengaitkan pemberian itu dengan permintaan bantuan dari pihak perusahaan.
Permintaan tersebut, menurut Hercules, berhubungan dengan sengketa atas lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Luas tanah yang disebut dalam keterangannya mencapai kurang lebih 65 hektare. Ia mengatakan dirinya diminta membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar dapat membicarakan kemungkinan penyelesaian.
Hercules menyebut pihak Summarecon berharap ia dapat menjadi perantara antara tim hukum GRIB dan tim hukum ahli waris. Tujuan yang ia sampaikan adalah membuka ruang pembicaraan untuk mencari jalan keluar yang dianggap baik oleh kedua belah pihak. Ia menggambarkan perdamaian sebagai arah penyelesaian yang hendak dicapai.
Ia juga menegaskan bahwa uang Rp 800 juta tersebut telah dikembalikan. Dalam keterangannya, Hercules menghubungkan pengembalian dana itu dengan tujuan pemberian yang ia jelaskan, yakni bantuan untuk kegiatan ke luar negeri dan upaya memediasi persoalan lahan. Penjelasan tersebut merupakan keterangan Hercules; KPK masih mengusut lebih jauh hubungan uang itu dengan perkara yang sedang ditangani.
Pemeriksaan di Gedung KPK
Hercules menjalani pemeriksaan mulai pukul 10.30 WIB dan selesai pada pukul 15.31 WIB pada hari yang sama. Pemeriksaan tersebut berlangsung setelah perkara dugaan korupsi terkait pembukaan blokir HGB Summarecon mencuat. KPK meminta keterangannya dalam rangka menelusuri informasi mengenai uang yang diterimanya.
Uang Rp 800 juta itu diserahkan Hercules kepada KPK setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik. Lembaga antirasuah kemudian menyita dana itu untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penyitaan tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat memeriksa apakah uang tersebut mempunyai keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi.
🔖 Baca juga:Hak Menyatakan Pendapat: Arti, Prosedur, dan DampaknyaDengan demikian, terdapat dua penjelasan yang perlu dibedakan. Hercules menyatakan uang tersebut berkaitan dengan permintaan mediasi sengketa tanah dan kegiatan pribadinya ke luar negeri. Sementara itu, KPK menyatakan masih mendalami maksud pemberian uang serta hubungannya dengan dugaan pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon.
Dugaan KPK tentang Pemberian Dana
Pada Rabu (21/10), KPK mengungkap informasi awal bahwa uang tersebut diduga diberikan Summarecon kepada Hercules untuk kepentingan pengamanan lahan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami tujuan pemberian dana itu. Informasi yang diterima KPK menyebut uang berasal dari PT SMC dan berkaitan dengan lahan-lahan perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor.
Budi juga menjelaskan bahwa terdapat sengketa di kawasan yang dikelola Summarecon. Menurut keterangan KPK, sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian tanah tersebut. Mereka kemudian mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor, sehingga status dan proses pengurusan tanah menjadi bagian penting dalam perkara yang diselidiki.
KPK menduga sengketa lahan itu berkaitan dengan dugaan suap kepada oknum di lingkungan ATR/BPN. Berdasarkan penjelasan Budi, PT Summarecon diduga memberikan suap agar blokir dapat dibuka sehingga proses HGB dapat berlanjut. Dugaan tersebut masih menjadi materi penyidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Sengketa Lahan dan Proses HGB
Persoalan yang diuraikan KPK mempertemukan beberapa hal: klaim kepemilikan dari warga, pemblokiran di Kantah Bogor, serta upaya perusahaan melanjutkan proses HGB. KPK menduga rangkaian itu menjadi latar perkara dugaan penyuapan. Karena itu, penyidik menelusuri baik proses pembukaan blokir maupun kemungkinan peran pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan lahan.
Dalam konteks tersebut, keterangan Hercules mengenai mediasi menjadi salah satu informasi yang perlu diuji bersama bukti lain. Ia menyatakan dirinya diminta membantu mempertemukan tim hukum GRIB dengan tim hukum ahli waris untuk mencari penyelesaian damai. KPK, di sisi lain, sedang menelusuri dugaan bahwa uang yang diterimanya berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan.
🔖 Baca juga:Harga BBM Pertamina 9 November 2026: Pertamax Tetap Rp15.950 per LiterPerbedaan antara penjelasan Hercules dan dugaan yang disampaikan KPK belum dengan sendirinya menentukan tujuan sebenarnya dari uang Rp 800 juta. Pemeriksaan dan penyitaan dana memberi penyidik ruang untuk menguji asal, maksud, serta keterkaitannya dengan dugaan suap pembukaan blokir HGB. Kesimpulan mengenai perkara tersebut bergantung pada hasil pendalaman dan proses hukum yang berjalan.
Uang Rp 800 Juta Masih Didalami
Hercules telah memberikan keterangannya mengenai pihak yang menyerahkan uang, tujuan yang ia pahami, dan alasan dana itu dikembalikan. KPK menyita uang tersebut setelah kasus mencuat dan menyatakan masih menelusuri hubungannya dengan dugaan korupsi. Kedua hal itu menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dan bukti.
Perkara ini berpusat pada dugaan suap terkait pembukaan blokir HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, dengan sengketa tanah sebagai salah satu latar yang disebut KPK. Adapun klaim mengenai tujuan uang kepada Hercules masih harus diperiksa lebih lanjut. Hingga penyidikan menghasilkan kejelasan, keterangan para pihak tetap perlu dipahami sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung.
Sumber referensi: news.detik.com
