Nasional

Herindra Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo dan Tokoh Nasional Berpotensi Makar

  • 3 menit baca
penyadapan ilegal terhadap Prabowo

Universitas Tekno Abadi – 11 November 2026 | Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Herindra, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh nasional mengarah pada upaya makar. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut persoalan keamanan negara serta kedaulatan informasi di lingkungan pejabat strategis. Menurut Herindra, penyadapan yang dilakukan secara ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila menyasar tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan pertahanan.

Penyadapan Ilegal Dinilai Bukan Pelanggaran Biasa

Dalam pandangannya, praktik penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lain tidak dapat dipandang sebagai tindakan kecil. Herindra menegaskan bahwa penyadapan ilegal menyimpan motif yang lebih besar, terutama jika dikaitkan dengan upaya menggoyang tatanan negara. Ia menilai indikasi ke arah makar perlu ditelusuri secara serius oleh aparat berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

πŸ”– Baca juga:Kades Lamongan Jadi Sorotan, Ini Konteks Berita yang Beredar

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan tokoh nasional memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran privasi. Menurut Herindra, negara memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki siapa pun yang terbukti melakukan penyadapan tanpa dasar hukum, terlebih jika aktivitas itu menyasar pejabat dengan akses terhadap informasi strategis.

Dampak bagi Keamanan Nasional dan Kedaulatan Informasi

Herindra menjelaskan bahwa penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Informasi yang diperoleh secara tidak sah berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyadapan.

Selain itu, penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan tokoh nasional dinilai dapat mengganggu proses pengambilan keputusan di tingkat strategis. Apabila informasi rahasia bocor ke pihak yang tidak berwenang, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga stabilitas politik. Herindra menilai hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat.

πŸ”– Baca juga:Jenderal Polisi Ukraina Ditangkap dalam Kasus Perlindungan Sindikat Kriminal

Dorongan Penegakan Hukum yang Tegas

Herindra mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Menurutnya, proses hukum harus berjalan transparan dan profesional agar publik memperoleh kepastian. Ia juga mengingatkan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan dugaan makar, Herindra menilai penyelidikan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi. Namun, ia menegaskan bahwa apabila ditemukan bukti kuat adanya upaya menggulingkan pemerintahan yang sah melalui penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan tokoh nasional, maka tindakan hukum harus diambil tanpa ragu.

Pentingnya Literasi Digital dan Pengawasan Siber

Herindra juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital serta pengawasan ruang siber di tengah meningkatnya ancaman penyadapan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami risiko penyalahgunaan teknologi agar tidak menjadi korban maupun bagian dari jaringan yang merugikan negara. Pengawasan terhadap perangkat dan jaringan komunikasi pejabat strategis, termasuk Prabowo, dinilai perlu diperketat.

πŸ”– Baca juga:Arumi Bachsin Pimpin BKOW Jawa Timur Periode 2026–2031

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mencegah penyadapan ilegal. Sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara telekomunikasi, dan otoritas siber diharapkan mampu menutup celah yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, upaya menjaga kedaulatan informasi dapat berjalan lebih efektif.

Kesimpulan

Pernyataan Herindra yang menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh nasional mengarah pada makar menegaskan seriusnya persoalan ini bagi keamanan negara. Penyadapan ilegal bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan informasi. Karena itu, penegakan hukum yang tegas, transparan, serta penguatan pengawasan siber menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi kepentingan strategis negara.