Kapolri mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam keputusan tersebut, Komisaris Jenderal Syahar Diantono dan Komisaris Jenderal Yuda Gustawan ditarik dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP) dan mendapat penugasan baru di Lemdiklat Polri.
Telegram yang ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu juga memuat perubahan jabatan di Bareskrim Polri. Salah satunya adalah pergantian Direktur Tindak Pidana Tertentu, yang sebelumnya dijabat Brigadir Jenderal Moh. Irhamni.
🔖 Baca juga:Bologna Diuji Parma: Membaca Peluang dari Klasemen dan Rekor PertemuanKapolri mutasi Syahar Diantono dan Yuda Gustawan
Syahar Diantono kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) di Lemdiklat Polri. Sementara itu, Yuda Gustawan mendapat jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa di lembaga yang sama.
Keduanya sebelumnya menjalankan penugasan di KSP. Surat telegram tersebut menetapkan penarikan mereka dari penugasan itu sekaligus mencantumkan posisi baru masing-masing di lingkungan pendidikan dan pelatihan Polri.
Perubahan tugas itu berlangsung saat aparat menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Informasi mengenai waktu mutasi dan penanganan perkara tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan khusus di balik keputusan penugasan tersebut.
Perubahan jabatan di Bareskrim Polri
Selain penugasan Syahar dan Yuda, Kapolri juga mengubah susunan jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Moh. Irhamni, yang sebelumnya menjabat posisi itu, kini menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu selanjutnya akan diisi Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso. Sebelum mendapat penugasan tersebut, Bismo menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
🔖 Baca juga:Xavi Hernández: Legenda Barcelona dan Sorotan Frenkie de JongRangkaian perpindahan tersebut menambah daftar rotasi personel Polri pada masa kepemimpinan Suyudi. Surat telegram menjadi dasar administratif bagi penempatan baru para perwira yang disebutkan dalam keputusan itu.
Empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang melibatkan informasi elektronik. Tiga orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena sedang sakit, menurut keterangan dalam informasi perkara tersebut.
Temuan awal kepolisian menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut sebagai korban, antara lain menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Rincian tersebut masih berada dalam konteks temuan awal yang disampaikan polisi mengenai perkara yang sedang ditangani.
Pasal yang disangkakan kepada para tersangka
Para tersangka disangkakan melanggar beberapa ketentuan pidana. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
🔖 Baca juga:Cavaliers vs Knicks: Panduan Mengikuti Diskusi di Game ThreadPenyidik juga menyertakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Selain itu, terdapat sangkaan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun.
Penyebutan pasal dan ancaman hukuman tersebut merupakan bagian dari sangkaan terhadap para tersangka. Proses penanganan perkara tetap berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Istana menyebut perkara sebagai bentuk makar
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana mengategorikan tindak pidana yang dibahas dalam perkara itu sebagai bentuk makar. Pernyataan tersebut menjadi respons dari pihak Istana terhadap kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal yang sedang ditangani.
Dengan demikian, isi surat telegram Kapolri mencakup penarikan dua perwira dari penugasan di KSP, penempatan baru mereka di Lemdiklat Polri, serta pergantian jabatan di Bareskrim. Pada saat yang sama, proses hukum terhadap para tersangka dugaan penyadapan terus menjadi perhatian dalam perkembangan kasus tersebut.
Sumber referensi: www.cnnindonesia.com
