Berita

Kasasi Nurhadi Ditolak MA, KPK Siapkan Pelaksanaan Putusan

MA menolak kasasi Nurhadi. KPK menyatakan jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan, termasuk pidana badan dan pembayaran uang pengganti.

KPK menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Langkah berikutnya mencakup pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan pada Senin (16/11/2026). Menurutnya, jaksa eksekusi KPK akan menjalankan tindak lanjut atas putusan itu. KPK juga mengapresiasi keputusan MA dan menyebut proses penanganan perkara telah berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum.

🔖 Baca juga:Polisi Ketapang Selidiki Kasus Dugaan Kekerasan Ibu terhadap Anak Kandung

Kasasi Nurhadi Ditolak Mahkamah Agung

Perkara ini memasuki tahap tindak lanjut setelah MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi. Dengan keputusan tersebut, KPK menyatakan akan meneruskan pelaksanaan putusan melalui jaksa eksekusi. Keterangan yang disampaikan lembaga itu menitikberatkan pada dua hal, yakni pidana badan dan pembayaran uang pengganti.

Budi mengatakan pelaksanaan putusan akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Pernyataan itu menunjukkan bahwa KPK menempatkan penolakan kasasi sebagai dasar untuk menindaklanjuti putusan melalui kewenangan jaksa eksekusi. KPK tidak hanya menyebut pelaksanaan pidana, tetapi juga pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Langkah KPK Setelah Putusan

Dalam keterangannya, KPK menjelaskan bahwa jaksa eksekusi akan menangani tindak lanjut putusan tersebut. Pelaksanaan pidana badan menjadi salah satu bagian yang disebut secara langsung. Selain itu, terdapat pembayaran uang pengganti yang menurut KPK berkaitan dengan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

KPK menyampaikan bahwa kedua hal itu akan dijalankan sesuai ketentuan hukum. Budi tidak merinci waktu pelaksanaan dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan. Karena itu, informasi yang diumumkan berfokus pada komitmen untuk menindaklanjuti putusan dan bentuk pelaksanaan yang akan dilakukan.

🔖 Baca juga:Listyo Sigit Prabowo dan Penjelasan Yusril soal Dugaan Penyadapan Presiden

Uang Pengganti dan Pemulihan Aset

Pembayaran uang pengganti disebut KPK sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Penjelasan ini menempatkan pembayaran tersebut sebagai unsur penting dalam tindak lanjut perkara, di samping pelaksanaan pidana badan. KPK menyatakan keduanya menjadi bagian dari pelaksanaan putusan oleh jaksa eksekusi.

Dalam pernyataannya, lembaga antikorupsi itu tidak menyampaikan rincian nominal uang pengganti maupun jadwal pembayaran. Keterangan yang tersedia hanya menerangkan bahwa kewajiban tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pengumuman KPK menjelaskan arah pelaksanaan, bukan rincian teknis mengenai prosesnya.

KPK Apresiasi Putusan MA

Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi KPK atas keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Nurhadi. Ia juga mengatakan bahwa putusan itu menegaskan proses penegakan hukum dalam perkara tersebut telah dijalankan dengan taat asas. Menurut KPK, aspek formil dan materiil dalam proses itu telah dipenuhi.

Pernyataan mengenai kepatuhan terhadap asas hukum menjadi bagian dari tanggapan KPK atas putusan MA. Budi mengaitkan keputusan tersebut dengan proses penanganan perkara yang telah berjalan. KPK memandang putusan itu sebagai penegasan atas pelaksanaan proses penegakan hukum, sekaligus menyatakan penghargaan kepada MA.

🔖 Baca juga:Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya: Peran dan Layanan

Fokus Berikutnya: Pelaksanaan Putusan

Setelah permohonan kasasi ditolak, fokus yang disampaikan KPK adalah pelaksanaan putusan. Jaksa eksekusi akan menindaklanjutinya melalui pidana badan dan pembayaran uang pengganti. KPK menegaskan bahwa langkah tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Keterangan Budi pada Senin (16/11/2026) memuat tiga pokok utama: MA menolak kasasi Nurhadi, KPK mengapresiasi keputusan tersebut, dan jaksa eksekusi akan menjalankan tindak lanjut putusan. KPK juga menyebut pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pernyataan KPK menandai rencana pelaksanaan putusan setelah kasasi ditolak. Lembaga itu menyatakan proses akan diteruskan melalui mekanisme eksekusi yang sesuai hukum, mencakup pidana badan serta pembayaran uang pengganti. Adapun rincian pelaksanaan lebih lanjut tidak dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan.

Sumber referensi: news.detik.com