Nama Michael Sianipar menjadi perhatian di tengah pembahasan mengenai aspirasi anggota dan wacana Kongres Luar Biasa (KLB) di Federasi Futsal Indonesia (FFI). Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap aspirasi, termasuk permintaan untuk mengadakan KLB, perlu disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto. Ia menyatakan bahwa AD/ART merupakan kesepakatan seluruh anggota dan menjadi aturan bersama dalam menjalankan organisasi. Karena itu, setiap langkah keorganisasian perlu mengikuti ketentuan yang telah disetujui.
🔖 Baca juga:KPK Sebut Bobby Rasyidin Kooperatif Kembalikan Rp2 Miliar dalam Kasus Digitalisasi SPBUMichael Sianipar dan pentingnya mekanisme organisasi
Pembahasan mengenai Michael Sianipar muncul dalam konteks dinamika tata kelola futsal nasional dan tuntutan sejumlah anggota agar FFI menggelar KLB. Di tengah perbedaan pandangan, FFI mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi dan pelaksanaan kongres harus tetap berada dalam koridor aturan organisasi.
Menurut Deny, urusan internal FFI, termasuk penyelenggaraan KLB, telah diatur dalam AD/ART yang disahkan bersama oleh anggota pada Kongres Biasa, 12 Mei 2026. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadi rujukan bagi anggota maupun pengurus ketika mengajukan atau menindaklanjuti agenda organisasi.
Penekanan pada aturan bukan berarti menutup ruang bagi aspirasi anggota. FFI menyatakan menghormati aspirasi yang disampaikan, tetapi prosesnya perlu menggunakan jalur yang diakui organisasi. Cara tersebut, menurut Deny, diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mendukung keberlangsungan futsal nasional.
Ketentuan KLB dalam AD/ART FFI
KLB merupakan salah satu organ sekaligus mekanisme internal FFI. AD/ART menetapkan dua jalur yang dapat menjadi dasar penyelenggaraannya. Pertama, KLB dapat diminta oleh Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
Jalur kedua adalah permintaan tertulis dari sedikitnya dua pertiga seluruh anggota FFI yang memiliki hak suara. Ketentuan jumlah tersebut menegaskan bahwa usulan KLB harus memperoleh dukungan sesuai ambang batas organisasi, bukan sekadar disampaikan tanpa memenuhi persyaratan.
Hak suara dalam FFI dimiliki oleh Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Karena itu, pihak yang mengajukan permintaan melalui jalur anggota perlu memastikan bahwa pengusul termasuk dalam kelompok anggota yang berhak memberikan suara.
🔖 Baca juga:Polsek Cengkareng Bongkar Jaringan Curanmor, Lima Pelaku DitangkapTahapan penyampaian permintaan
Permintaan KLB harus diajukan secara tertulis kepada FFI. Dokumen tersebut wajib ditandatangani pejabat yang berwenang dan mencantumkan agenda yang sesuai dengan kewenangan KLB.
Setelah diterima, permintaan akan diverifikasi oleh FFI. Tahap verifikasi ini menjadi bagian dari proses untuk memeriksa apakah pengajuan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengusulan KLB tidak berhenti pada penyampaian dukungan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan agenda.
Deny mengajak semua pihak menyampaikan aspirasi melalui jalur organisasi yang sah. Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait menghindari cara di luar mekanisme AD/ART, yang disebutnya sebagai langkah inkonstitusional. Menurut FFI, kepatuhan pada aturan diperlukan agar proses organisasi berjalan tertib.
Desakan KLB dari sepuluh klub PFL
Sebelum pernyataan FFI tersebut, sepuluh klub peserta Pro Futsal League (PFL) telah menyuarakan desakan agar FFI, yang kini bernama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), menggelar KLB. Mereka adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.
Para klub mengharapkan kongres luar biasa dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi organisasi. Mereka juga melihat KLB sebagai kesempatan untuk membuka jalan bagi transformasi dan pembenahan tata kelola futsal Indonesia.
Desakan itu muncul tidak lama setelah Budi Setiawan diberhentikan dari posisi Sekretaris Jenderal FFI. Pemecatan tersebut dinilai dilakukan secara sepihak. Penilaian itu menjadi salah satu latar belakang yang disebut dalam rangkaian tuntutan perubahan di tubuh organisasi.
🔖 Baca juga:Ghana vs Somalia: Pratinjau Laga Kualifikasi Piala Afrika dan Susunan PemainDinamika kepengurusan FFI
Selain desakan dari klub, persoalan organisasi bertambah setelah lima anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut menambah panjang daftar dinamika yang sedang dihadapi organisasi futsal nasional.
Dalam situasi seperti ini, terdapat dua hal yang berjalan beriringan: aspirasi untuk mengevaluasi organisasi dan kewajiban untuk menaati aturan internal. Pernyataan FFI menempatkan AD/ART sebagai dasar untuk memproses usulan KLB, sedangkan desakan klub menunjukkan adanya dorongan agar kondisi organisasi dibahas melalui forum kongres.
Dengan ketentuan yang telah dijelaskan, setiap permintaan KLB perlu memenuhi syarat pengusul, dukungan, dokumen, tanda tangan, dan agenda. FFI menyatakan akan melakukan verifikasi atas permintaan yang diajukan. Mekanisme tersebut menjadi rujukan formal bagi anggota dalam menyampaikan aspirasi mengenai masa depan organisasi.
Perkembangan seputar Michael Sianipar dan wacana KLB FFI memperlihatkan pentingnya proses yang jelas dalam organisasi. Aspirasi anggota tetap dihormati, sementara pelaksanaannya perlu mengikuti AD/ART yang disahkan bersama. Bagi FFI, menjalankan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional.
Sumber referensi: sultra.antaranews.com
