Ekonomi

Pemerintah Pastikan Konversi Penuh DHE ke Rupiah Berlaku Usai Revisi Aturan Selesai

  • 3 menit baca
konversi DHE ke rupiah

Universitas Tekno Abadi โ€“ 15 November 2026 | Pemerintah memastikan kebijakan konversi DHE ke rupiah secara penuh akan mulai berlaku setelah proses revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) rampung. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aturan tersebut ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, sehingga kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat dijalankan secara menyeluruh.

Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah yang ingin memastikan seluruh devisa hasil ekspor dari kegiatan ekspor sumber daya alam masuk dan dimanfaatkan di dalam sistem keuangan nasional. Dengan begitu, dampak kebijakan terhadap likuiditas valuta asing domestik diharapkan lebih terasa dan berkelanjutan.

๐Ÿ”– Baca juga:PT DSI Tegaskan Dana Hasil Ekspor Lewat Perantara Tunggal Tetap Hak Eksportir

Revisi PMK Jadi Kunci Penerapan Aturan

Airlangga menjelaskan bahwa penerapan konversi DHE ke rupiah sebesar 100 persen bergantung pada penyelesaian revisi PMK. Regulasi tersebut menjadi landasan teknis bagi pelaksanaan kewajiban konversi, termasuk pengaturan tata cara, kewenangan pengawasan, serta mekanisme penegakan aturan bagi eksportir.

Menurutnya, target penyelesaian revisi berada di penghujung bulan ini. Artinya, begitu regulasi dinyatakan selesai dan diundangkan, ketentuan konversi penuh dapat langsung diberlakukan tanpa masa transisi yang berlarut-larut. Pemerintah menilai langkah ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun otoritas pengawas.

Revisi PMK juga dipandang sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang masih memberikan ruang bagi eksportir untuk menahan sebagian devisa di luar negeri. Dengan kewajiban konversi penuh, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi celah yang memungkinkan devisa hasil ekspor berlama-lama berada di luar sistem keuangan domestik.

Dampak bagi Pelaku Ekspor dan Perekonomian

Kebijakan konversi DHE ke rupiah memiliki implikasi langsung bagi eksportir, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan komoditas lain yang menjadi penyumbang devisa utama. Pelaku usaha perlu menyesuaikan pengelolaan arus kas dan perencanaan keuangan agar mematuhi kewajiban penempatan devisa di dalam negeri.

๐Ÿ”– Baca juga:Pemerintah Genjot Pembangunan Kawasan Terpadu untuk Pangan, Energi, dan Air

Dari sisi makroekonomi, penempatan devisa di dalam negeri berpotensi memperkuat cadangan devisa, menambah likuiditas valuta asing di pasar domestik, dan pada akhirnya membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah berharap aliran devisa yang lebih besar dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta memperdalam pasar keuangan nasional.

Meski demikian, implementasi aturan ini menuntut koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga instansi pengawas sektor ekspor. Sosialisasi kepada dunia usaha juga menjadi faktor penting agar kebijakan dapat dijalankan tanpa menimbulkan gejolak yang tidak perlu.

Pengawasan dan Kepatuhan Jadi Perhatian

Selain aspek regulasi, pemerintah disebut menaruh perhatian pada penguatan pengawasan kepatuhan. Kewajiban konversi penuh memerlukan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap devisa hasil ekspor dapat dilacak penempatannya secara jelas.

Pengawasan yang ketat diharapkan mencegah praktik penghindaran aturan, sekaligus memberikan kepastian bagi eksportir yang telah mematuhi ketentuan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan membebani pelaku usaha, melainkan untuk memastikan manfaat devisa dirasakan secara optimal oleh perekonomian nasional.

๐Ÿ”– Baca juga:Airlangga Hartarto dan Upaya Memperluas Kepemilikan Rekening pada 2026

Dengan target penyelesaian revisi PMK pada akhir bulan ini, perhatian publik kini tertuju pada detail aturan yang akan diterbitkan. Kejelasan substansi regulasi akan menentukan seberapa cepat kebijakan konversi DHE ke rupiah dapat berjalan efektif di lapangan.

Kesimpulan

Penerapan konversi DHE ke rupiah sebesar 100 persen menunggu rampungnya revisi PMK yang ditargetkan selesai akhir bulan ini. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai instrumen untuk memperkuat devisa dan stabilitas keuangan domestik, sekaligus menuntut kesiapan pelaku ekspor serta koordinasi antarlembaga. Kejelasan regulasi dan pengawasan yang konsisten akan menjadi penentu keberhasilan kebijakan tersebut.