Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu akan disesuaikan. Pemerintah daerah menetapkan penghasilan minimal Rp750 ribu per bulan bagi pegawai yang saat ini menerima kurang dari Rp700 ribu.
Kebijakan tersebut telah dimasukkan ke dalam dokumen Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026. Penyesuaiannya menggunakan tiga skema, yang besarannya bergantung pada penghasilan yang diterima masing-masing PPPK Paruh Waktu sebelum kebijakan berlaku.
🔖 Baca juga:Pria di Balik Kebakaran 1990 Terungkap Sengaja Membakar Usai Cekcok dengan KekasihSkema penyesuaian penghasilan PPPK Paruh Waktu
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., menyampaikan bahwa anggaran untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026. Ia menjelaskan hal tersebut kepada Suara NTB di kantornya pada Selasa (10/11).
Menurut Syahroni, pegawai dengan penghasilan di bawah Rp700 ribu per bulan akan memperoleh penyesuaian hingga menjadi Rp750 ribu per bulan. Ketentuan ini dijadwalkan mulai berlaku pada November 2026.
Skema kedua ditujukan bagi PPPK Paruh Waktu yang saat ini menerima Rp700 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Kelompok tersebut akan memperoleh kenaikan sebesar 20 persen dari penghasilan yang selama ini diterima.
Sementara itu, pegawai dengan penghasilan di atas Rp1 juta per bulan akan mendapatkan kenaikan sebesar 10 persen. Dengan demikian, penyesuaian tidak menggunakan satu persentase yang sama untuk semua pegawai. Besaran kenaikan ditentukan berdasarkan kelompok penghasilan masing-masing.
Anggaran gaji meningkat dalam APBD
Perubahan penghasilan itu berdampak pada kebutuhan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp27 miliar untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Setelah penyesuaian diberlakukan, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp51 miliar.
🔖 Baca juga:Puan Maharani Soroti Dugaan Penyadapan terhadap Prabowo di Rapat ParipurnaSyahroni menyebut kenaikan alokasi tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan memperbaiki penghasilan pegawai. Besarnya kebutuhan dana juga telah diperhitungkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Penyesuaian penghasilan berkonsekuensi pada kenaikan kebutuhan anggaran, dan kebutuhan tersebut telah dimasukkan dalam KUA-PPAS APBD 2027.
Pencantuman dalam dokumen perencanaan anggaran itu menunjukkan bahwa kebutuhan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu turut dipertimbangkan untuk tahun anggaran berikutnya. Adapun angka Rp51 miliar merupakan proyeksi kebutuhan anggaran setelah penyesuaian, sedangkan alokasi sekitar Rp27 miliar merupakan anggaran yang disiapkan pada 2026.
Belum ada aturan pengalihan pembayaran ke pusat
Syahroni juga menanggapi wacana penarikan guru menjadi pegawai pemerintah pusat yang dapat diikuti pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji PPPK kepada pemerintah pusat. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan wacana tersebut.
Karena belum tersedia dasar hukum, Pemkab Dompu tetap menyiapkan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu melalui APBD. Pemerintah daerah belum mengalihkan penganggaran tersebut kepada pemerintah pusat dan masih memasukkan kebutuhan gaji ke dalam anggaran daerah.
🔖 Baca juga:Satgas PKH Bergerak Cepat Menertibkan Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Kerinci SeblatRincian kebijakan yang perlu diketahui
Secara ringkas, penyesuaian penghasilan yang disampaikan BPKAD Kabupaten Dompu mencakup tiga kelompok. Pegawai dengan penghasilan di bawah Rp700 ribu dinaikkan menjadi Rp750 ribu per bulan mulai November 2026, kelompok berpenghasilan Rp700 ribu hingga Rp1 juta memperoleh kenaikan 20 persen, dan kelompok di atas Rp1 juta mendapatkan kenaikan 10 persen.
- Penghasilan di bawah Rp700 ribu: disesuaikan menjadi Rp750 ribu per bulan.
- Penghasilan Rp700 ribu sampai Rp1 juta: naik sebesar 20 persen.
- Penghasilan di atas Rp1 juta: naik sebesar 10 persen.
Rencana tersebut telah dimuat dalam Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026, sementara proyeksi kebutuhan belanja pegawai juga dicantumkan dalam KUA-PPAS APBD 2027. Untuk saat ini, pembayaran masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena belum ada regulasi yang mendasari pengalihannya ke pemerintah pusat.
Sumber referensi: suarantb.com
