Nama Polda Jawa Timur muncul dalam perhatian publik seiring penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan setoran uang dari sejumlah Kantor Pertanahan di Jawa Timur kepada tersangka berinisial AS. Dalam pemeriksaan para saksi, penyidik menelusuri pengetahuan mereka mengenai kemungkinan penyerahan uang tersebut. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan setoran itu.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perkara tersebut berawal dari dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polda Jawa Timur bukan lembaga yang disebut menangani pemeriksaan dalam keterangan KPK ini; pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK.
🔖 Baca juga:Sebanyak 29.154 Peserta Lolos Verifikasi Bantuan Pendidikan JakartaPolda Jawa Timur dan konteks pemeriksaan KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan penyerahan uang kepada AS dengan meminta keterangan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep berinisial W. W diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 12 November 2026. Menurut Budi, saksi hadir memenuhi panggilan penyidik.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik menggali pengetahuan W mengenai penyerahan uang kepada AS. Keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi dalam penyidikan. Status W dalam pemeriksaan yang disebutkan KPK adalah saksi, bukan tersangka.
KPK juga memeriksa 16 Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur pada 10 dan 11 November 2026. Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut disebut turut mendalami dugaan yang sama, yakni penyerahan uang kepada AS. Keterangan mereka diperlukan penyidik untuk menelusuri informasi yang berkaitan dengan perkara.
Daftar Kakantah yang diperiksa di Jawa Timur
Para saksi yang diperiksa berasal dari kantor pertanahan di berbagai kabupaten dan kota. Mereka mencakup RS dari Kabupaten Gresik, WRA dari Kota Surabaya I, AB dari Kota Surabaya II, serta N dari Kabupaten Sidoarjo.
Daftar saksi berikutnya terdiri atas NVS dari Kabupaten Situbondo, MJS dari Kabupaten Mojokerto, IN dari Kabupaten Malang, dan MSL dari Kabupaten Jember. KPK juga memeriksa HH dari Kabupaten Pasuruan, WS dari Kabupaten Jombang, SBH dari Kabupaten Lamongan, serta S dari Kabupaten Bojonegoro.
Empat nama lain yang disebut ialah S dari Kabupaten Blitar, RH dari Kabupaten Madiun, ASP dari Kabupaten Banyuwangi, dan MAS dari Kabupaten Bangkalan. Bersama pemeriksaan W selaku Kepala Kantah Sumenep pada 12 November, rangkaian ini menunjukkan bahwa penyidik meminta keterangan dari pejabat pertanahan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
🔖 Baca juga:Isya Jakarta: Cara Memahami Jadwal dan Waktu SalatDaftar tersebut merujuk pada orang-orang yang diperiksa sebagai saksi, bukan pernyataan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana. KPK menyampaikan bahwa pokok pendalaman adalah pengetahuan para saksi mengenai dugaan penyerahan uang kepada AS. Penetapan ada atau tidaknya keterlibatan seseorang merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dapat disimpulkan hanya dari pemeriksaan saksi.
Awal perkara hak guna bangunan di Bogor
Penyidikan ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah L, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; serta APA, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Tersangka lain yang diumumkan KPK ialah RP, pihak swasta yang disebut sebagai perantara Summarecon; AS, mantan Bupati Kebumen; FEF alias FA, Ketua DPP Partai Golkar; serta dua pihak swasta berinisial E dan MF. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang sedang ditangani KPK.
Penggeledahan dalam rangkaian penyidikan
Setelah penetapan tersangka, KPK melakukan sejumlah penggeledahan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, ruangan VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, serta ruangan A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Ruangan direktorat lain yang terkait perkara juga menjadi sasaran penggeledahan pada hari itu.
Sehari kemudian, pada 18 September, penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Kegiatan di lingkungan perusahaan berlanjut pada 21 September dengan penggeledahan kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
🔖 Baca juga:Women’s March Jakarta Serukan Kesetaraan Gender dan Tolak Pajak PembalutRangkaian berikutnya berlangsung di Jawa Timur. Dua hari setelah penggeledahan di Kabupaten Bogor, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penyidik mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk.
Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seluruh kegiatan tersebut merupakan langkah penyidikan dalam perkara yang sama. Keterangan tentang penggeledahan tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak atau lokasi yang diperiksa.
Hal yang masih didalami penyidik
Fokus keterangan KPK mengenai pemeriksaan di Jawa Timur adalah informasi yang dimiliki para saksi tentang dugaan pemberian uang kepada AS. Pemeriksaan terhadap Kepala Kantah Sumenep dan 16 Kakantah lainnya menambah rangkaian permintaan keterangan setelah beberapa kantor pertanahan serta kantor terkait perkara digeledah.
Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyidikan KPK. Sampai keterangan yang disampaikan Budi Prasetyo tersebut, informasi yang dipaparkan kepada publik berpusat pada pemeriksaan saksi dan pendalaman dugaan setoran. Karena itu, dugaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai materi penyidikan, sementara penetapan kesalahan harus mengikuti proses hukum yang berlaku.
Sumber referensi: sumbar.antaranews.com
