Berita

Pramono Anung Pasang Target Nyata untuk Pembenahan Jakarta Utara

  • 3 menit baca
pembenahan Jakarta Utara

Universitas Tekno Abadi – 10 November 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan sejumlah target pembenahan di kawasan Jakarta Utara sebagai bagian dari agenda perbaikan kota. Langkah pembenahan Jakarta Utara itu mencakup penanganan jalan layang non-tol (JLNT) yang mangkrak hingga rencana pembangunan Kebun Raya Mangrove. Penetapan target ini menegaskan arah kebijakan yang menempatkan kawasan pesisir sebagai salah satu prioritas penataan.

JLNT Mangkrak Jadi Sorotan Utama

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan JLNT yang mangkrak. Infrastruktur yang tidak tuntas tersebut dinilai menjadi beban visual sekaligus menghambat optimalisasi ruang kota. Penetapan target pembenahan Jakarta Utara oleh Pramono Anung mengisyaratkan bahwa persoalan proyek mangkrak tidak akan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

🔖 Baca juga:Bantuan 21 Alsintan Presiden Prabowo Dukung Pemulihan Pertanian Aceh Tengah

Penanganan JLNT mangkrak disebut sebagai bagian dari upaya menata kembali konektivitas dan estetika kawasan. Dengan menjadikannya target, pemerintah daerah menempatkan persoalan ini dalam kerangka kerja yang terukur, bukan sekadar wacana. Bagi warga, kepastian atas nasib infrastruktur tersebut menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam merapikan wajah Jakarta Utara.

Kebun Raya Mangrove sebagai Agenda Baru

Selain infrastruktur, Pramono Anung juga menargetkan rencana Kebun Raya Mangrove. Gagasan ini menempatkan pelestarian ekosistem pesisir sebagai bagian dari pembangunan kawasan. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga garis pantai, menyerap karbon, dan menopang keanekaragaman hayati di wilayah utara Jakarta.

Rencana Kebun Raya Mangrove dinilai sejalan dengan kebutuhan Jakarta Utara yang memiliki karakter pesisir. Pengembangan kawasan konservasi ini berpotensi menjadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata berbasis lingkungan. Dengan masuknya rencana tersebut ke dalam daftar target, pembenahan Jakarta Utara tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

🔖 Baca juga:SD Eibar vs Cádiz CF: Laga Penting di Ipurua dan Konteksnya

Mengapa Jakarta Utara Menjadi Prioritas

Jakarta Utara menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari persoalan infrastruktur hingga tekanan lingkungan di kawasan pesisir. Karena itu, penetapan target pembenahan Jakarta Utara menjadi langkah yang relevan. Kawasan ini menampung aktivitas pelabuhan, permukiman padat, dan ekosistem pesisir yang saling berinteraksi.

Pendekatan yang menggabungkan penataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik semata. Pramono Anung menempatkan dua agenda berbeda, yakni JLNT mangkrak dan Kebun Raya Mangrove, dalam satu kerangka pembenahan kawasan. Kombinasi ini mencerminkan upaya menjawab persoalan kota secara lebih menyeluruh.

Harapan pada Eksekusi di Lapangan

Target yang telah ditetapkan perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Penanganan JLNT mangkrak membutuhkan kejelasan jadwal, anggaran, dan koordinasi antarperangkat daerah. Sementara itu, rencana Kebun Raya Mangrove memerlukan perencanaan tata ruang yang matang agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain di kawasan pesisir.

🔖 Baca juga:Pendaftaran CPNS 2026: Cara Memantau Formasi dan Bersiap

Publik akan mencermati bagaimana target pembenahan Jakarta Utara ini dijalankan. Transparansi tahapan dan komunikasi kepada warga menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti sebagai pernyataan. Jika terealisasi, pembenahan kawasan utara dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah menangani persoalan lama sekaligus merancang agenda lingkungan baru.

Kesimpulan

Penetapan target pembenahan Jakarta Utara oleh Pramono Anung mencakup dua hal penting: penyelesaian JLNT mangkrak dan rencana Kebun Raya Mangrove. Keduanya mewakili dua sisi pembangunan, yakni perbaikan infrastruktur dan pelestarian lingkungan pesisir. Keberhasilan agenda ini akan bergantung pada eksekusi yang terukur, koordinasi yang rapi, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.