Tiongkok memasuki abad ke-21 dengan lanskap ekonomi dan sosial yang jauh berbeda dibandingkan masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Perubahan itu berawal dari reformasi ekonomi Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, lalu berlanjut ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyesuaikan pandangan politiknya terhadap kelompok pengusaha, profesional, dan pekerja sektor swasta.
Salah satu langkah penting dalam penyesuaian tersebut adalah teori “Tiga Representasi” yang disampaikan Sekretaris Jenderal PKT, Jiang Zemin. Gagasan itu menandai perubahan dalam cara partai memahami siapa saja yang dapat berperan dalam pembangunan negara sosialis dengan karakteristik Tiongkok.
🔖 Baca juga:China Sahkan Undang-Undang Baru untuk Perangi Korupsi Lintas BatasTiongkok sebelum reformasi ekonomi
RRT didirikan pada 1949 setelah kekalahan Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek. Dalam beberapa dekade berikutnya, negara itu melewati beragam gejolak, termasuk Lompatan Jauh ke Depan, Revolusi Kebudayaan, serta rangkaian konflik yang mendahului dan menyertai berdirinya pemerintahan komunis.
Pengalaman tersebut memperlihatkan dampak kebijakan yang sangat dipengaruhi pertimbangan politik dan ideologi. Pada penghujung 1970-an, Deng Xiaoping mendorong perubahan arah dengan menempatkan pemulihan dan pengembangan ekonomi sebagai prioritas. Dalam Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKT ke-11 pada 1978, agenda peralihan menuju reformasi ekonomi dibahas untuk mulai dijalankan pada tahun berikutnya.
Perubahan itu cukup radikal jika dibandingkan dengan praktik ekonomi yang sebelumnya dianggap sejalan dengan komunisme. Michael Wicaksono dalam buku Republik Rakyat China: Dari Mao Zedong sampai Xi Jinping 1949-Sekarang (2017) mencatat bahwa Deng bahkan meminta masukan dari para mantan pengusaha besar yang hidup sebelum berdirinya RRT.
Deng Xiaoping membuka ruang bagi ekonomi
Pada awal 1979, Deng mengundang Rong Yiren, Hu Juewen, Hu Zi’ang, Gu Gengyu, dan Zhou Shutao untuk membicarakan cara memperbaiki perekonomian. Kelimanya dikenal sebagai “Lima Tetua”. Mereka tetap tinggal di Tiongkok setelah revolusi dan, menurut uraian sumber, sikap patriotik mereka turut membedakan mereka dari kalangan yang memilih meninggalkan negara.
Reformasi kemudian menyentuh sejumlah sektor. Di bidang pertanian, petani memperoleh keleluasaan lebih besar untuk mengelola lahan dan memilih benih. Pemerintah juga melonggarkan pengendalian harga pangan yang rendah, sehingga petani berpeluang memperoleh pendapatan lebih baik dari hasil penjualan dan memiliki dorongan lebih kuat untuk meningkatkan produksi.
Pengaturan harga komoditas lain turut dilonggarkan. Pada April 1979, banyak harga barang konsumen mulai dibiarkan bergerak mengikuti kondisi pasar, sedangkan harga barang industri penting seperti baja dan batu bara tetap dikendalikan pemerintah. Dengan demikian, sebagian keputusan harga tidak lagi sepenuhnya ditetapkan dari atas.
Di sektor industri, perusahaan milik negara mendapat kewenangan lebih luas untuk mengembangkan usaha dan mendorong inovasi. Bonus serta berbagai insentif juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong usaha swasta berskala kecil, terutama di sektor konsumen dan jasa.
🔖 Baca juga:Guru Ngaji Ditangkap Usai Tabrak Dua Polisi di Tol Rangkasbitung karena PanikPerkembangan jumlah usaha swasta menunjukkan besarnya perubahan tersebut. Dari sekitar 100 ribu usaha pada 1978, jumlahnya meningkat menjadi 5,8 juta pada 1983. Perubahan ekonomi yang berlangsung selama masa kepemimpinan Deng turut mengubah kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan produktif di Tiongkok.
Hasil reformasi ekonomi Tiongkok
Sejumlah angka memperlihatkan pertumbuhan yang dicapai setelah reformasi. JC Sandesara, dalam tulisan “Chinese Economic Reforms: Path, Progress, and Prospects” (1995), mencatat bahwa produk nasional bruto (PNB) Tiongkok tumbuh rata-rata 9,1 persen per tahun selama 1979–1989.
Pertumbuhan pendapatan per kapita juga meningkat: dari 5,53 persen pada 1970-an menjadi 7,62 persen pada 1980-an. Dalam periode 1978–1991, kontribusi impor terhadap PNB naik dari 5,1 persen menjadi 6,7 persen, sementara kontribusi ekspor bertambah dari 4,9 persen menjadi 10,2 persen.
Perubahan turut terlihat pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi daging babi per orang meningkat 94 persen, dari 7,7 kilogram menjadi 14,9 kilogram sepanjang 1978–1988. Angka-angka tersebut menggambarkan dampak ekonomi yang lebih luas daripada sekadar perubahan kebijakan di tingkat pemerintah.
Perubahan ekonomi mengubah masyarakat
Reformasi Deng tidak hanya memperluas aktivitas pasar, tetapi juga mendorong munculnya kelompok sosial yang sebelumnya tersisih atau belum memiliki peran besar. Selain para mantan pengusaha yang kembali dilibatkan, bertambah pula wirausahawan, pekerja swasta, tenaga teknis, manajer, dan profesional, termasuk mereka yang bekerja secara lepas.
Kelompok-kelompok baru ini hidup berdampingan dengan kader partai, petani, buruh, birokrat, serta anggota Tentara Pembebasan Rakyat yang sejak lama menjadi bagian penting masyarakat Tiongkok. Mereka memiliki cara kerja dan motivasi yang beragam. Bagi banyak pekerja profesional dan pengusaha, penghargaan terhadap keahlian, insentif ekonomi, serta sistem yang menilai kinerja menjadi unsur penting untuk berkontribusi.
Perkembangan itu menimbulkan pertanyaan bagi PKT: bagaimana sebuah partai yang secara tradisional mengidentifikasi dirinya dengan kelas pekerja dan petani dapat menanggapi masyarakat yang semakin beragam? Jiang Zemin merespons persoalan tersebut melalui teori “Tiga Representasi”.
🔖 Baca juga:Pencakar Langit Tak Terkait Kasus Penyadapan, Usman Hamid Minta Komite IndependenTiga Representasi dan sikap PKT terhadap pengusaha
Jiang pertama kali menyampaikan teori “Tiga Representasi” pada 2000. Ia kemudian menjelaskannya lebih panjang dalam pidato peringatan 80 tahun berdirinya PKT pada Juli 2001. Gagasan ini dikembangkan sebagai bagian dari pemikiran partai, melanjutkan pembahasan atas pemikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping mengenai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.
Dalam teori tersebut, PKT menyatakan perannya dalam tiga hal: mewakili perkembangan kekuatan produktif yang maju, mewakili orientasi kebudayaan maju, serta mewakili kepentingan dasar mayoritas rakyat Tiongkok. Rumusan ini memperluas pengertian tentang kelompok yang dapat ikut dalam pembangunan, tanpa membatasi peran partai hanya pada pekerja dan petani dalam pengertian tradisional.
Jiang secara khusus menyinggung kelompok baru yang tumbuh bersama perkembangan ekonomi, seperti pengusaha swasta, pekerja teknis, manajer, wirausahawan, dan profesional. PKT membuka pintu bagi mereka yang menjalankan kegiatan secara jujur dan sesuai hukum untuk bergabung dalam pembangunan masyarakat sosialis dengan karakteristik Tiongkok.
Dengan pendekatan itu, partai berupaya menyatukan kelompok yang motif kerjanya tidak selalu bersifat ideologis dengan unsur-unsur masyarakat yang telah lama menjadi basisnya. Kebijakan tersebut mengakui bahwa kemampuan, keahlian, dan kontribusi ekonomi juga dapat mendukung pembangunan negara.
Penyesuaian partai di tengah masyarakat baru
Masuknya kelompok sosial baru ke dalam cakupan politik PKT menunjukkan bahwa reformasi ekonomi membawa konsekuensi kelembagaan. Partai tidak hanya menghadapi tugas mengelola pertumbuhan, tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan susunan masyarakat yang berubah.
Dalam konteks itu, PKT melakukan pembaruan pada sistem kepartaian, mendorong demokrasi intra-partai, meremajakan kepemimpinan, dan mengembangkan cara memimpin yang disebut lebih ilmiah. Rangkaian perubahan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara transformasi ekonomi Deng dan gagasan politik Jiang: ketika aktivitas ekonomi meluas, definisi tentang pihak yang dapat ikut membangun Tiongkok pun ikut berkembang.
Sumber referensi: www.cnbcindonesia.com
