Upah minimum 2027 akan dihitung dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa aturan tersebut menjadi rujukan penetapan upah setelah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ketentuan barunya memuat indikator, sumber data, dan pilihan instrumen yang digunakan dalam proses penghitungan.
Penjelasan itu disampaikan Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11). Ketika ditanya apakah formula yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, ia mengarahkan perhatian pada ketentuan dalam undang-undang terbaru. Dengan demikian, rincian dasar perhitungan perlu dibaca berdasarkan pasal-pasal yang mengatur upah minimum dalam beleid tersebut.
🔖 Baca juga:Joko Widodo dan Isu Pengganti Gibran: Yusril Serahkan Keputusan kepada PresidenDasar penetapan upah minimum 2027
Pasal 138 ayat (1) menetapkan tiga landasan utama penghitungan upah minimum, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Ketiganya menjadi pertimbangan agar penetapan upah tidak hanya bertumpu pada satu ukuran. Aturan tersebut menyebut indikator-indikator itu sebagai dasar dalam menentukan besaran minimum.
Undang-undang juga mengatur sumber data yang dipakai untuk menggambarkan keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurut Pasal 138 ayat (2), data untuk kedua aspek tersebut harus berasal dari lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan statistik. Ketentuan sumber data ini dimaksudkan agar penghitungan menggunakan informasi yang disediakan melalui lembaga resmi di bidang statistik.
Untuk memperoleh gambaran KHL, lembaga statistik itu mendapat tugas melaksanakan survei secara langsung. Pasal 138 ayat (3) menyebut survei dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasilnya kemudian menjadi salah satu bahan dalam rangkaian penyusunan rekomendasi mengenai besaran upah minimum.
Survei KHL dan persiapan teknis
Survei kebutuhan hidup layak tidak langsung dilaksanakan tanpa pembahasan rencana. Pasal 138 ayat (4) mengatur agar lembaga statistik bersama Dewan Pengupahan Nasional membicarakan persiapan teknis sebelum petugas turun ke lapangan. Tahap ini mencakup kesepakatan mengenai unsur-unsur penting yang menentukan bagaimana survei dijalankan.
Pokok pembahasan meliputi jenis komponen kebutuhan hidup layak yang akan diperiksa, kualitas dari setiap komponen, lokasi survei, serta waktu pelaksanaannya. Rincian tersebut menjadi bagian dari rancangan survei, sehingga pengumpulan data KHL memiliki ruang lingkup dan pelaksanaan yang telah dibahas terlebih dahulu. Undang-undang mencantumkan empat hal itu sebagai bagian dari persiapan.
Setelah survei selesai, hasilnya disampaikan kepada dewan pengupahan daerah. Berdasarkan Pasal 138 ayat (5), dewan pengupahan daerah mengolah data tersebut untuk menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi. Rekomendasi itu berkaitan dengan besaran upah minimum yang akan ditetapkan oleh gubernur.
🔖 Baca juga:Indonesian Vice President Gibran: Peran dan Isu TerkiniPengaturan dalam undang-undang juga membuka ruang untuk merinci standar dan cara pelaksanaan KHL melalui aturan turunan. Pasal 138 ayat (6) mengamanatkan agar ketentuan teknis serta standar kebutuhan hidup layak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Karena itu, rincian operasional survei dan penerapan standar KHL akan merujuk pada peraturan tersebut.
Formula upah minimum dan variabelnya
Pasal 139 menjelaskan dua pilihan instrumen dalam penghitungan upah minimum. Pasal 139 ayat (1) menyebut penghitungan dapat menggunakan formula upah minimum atau memakai acuan hasil perhitungan kebutuhan hidup layak. Ketentuan ini menjadikan formula dan nilai KHL sebagai dua dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan.
Apabila penghitungan memakai formula, Pasal 139 ayat (2) mengharuskan tiga variabel untuk dipertimbangkan: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi bagian dari unsur yang masuk dalam formula, sementara indeks tertentu memiliki rentang yang ditetapkan secara khusus. Undang-undang tidak menetapkan dalam pasal tersebut satu angka indeks yang berlaku untuk semua keadaan.
Pasal 139 ayat (3) membatasi indeks tertentu dengan nilai paling rendah 0,5 dan nilai paling tinggi 1. Batas bawah dan batas atas ini memberi rentang bagi indeks yang digunakan dalam formula. Penerapan teknisnya tetap mengikuti ketentuan lebih lanjut mengenai cara menghitung dan menerapkan upah minimum.
Bagaimana nilai akhir ditentukan?
Perbandingan antara hasil formula dan nilai KHL menjadi bagian penting dalam menentukan hasil akhir. Pasal 139 ayat (4) menyatakan penetapan upah minimum harus didasarkan pada nilai yang lebih tinggi di antara hasil formula penghitungan dan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Artinya, kedua hasil tersebut menjadi bahan pembanding sebelum besaran minimum ditetapkan.
Ketentuan itu juga menegaskan bahwa nilai KHL yang dibandingkan bukan sekadar angka dari survei, melainkan nilai yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah. Sementara itu, hasil formula dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam rentang yang diatur. Undang-undang menetapkan prinsip memilih nilai yang lebih tinggi, sedangkan proses teknisnya dijabarkan lebih lanjut.
🔖 Baca juga:D Academy 8 Indosiar: Tazir Salim Disambut di Bandara KualanamuPasal 139 ayat (5) mengamanatkan aturan teknis penghitungan dan penerapan upah minimum untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan adanya aturan turunan tersebut, pelaksanaan formula dan cara membandingkan hasilnya dengan KHL akan memiliki ketentuan yang lebih rinci. Undang-undang menjadi landasan, sementara pengaturan lanjutan diperlukan untuk menjelaskan penerapannya.
Peran pemerintah dan dewan pengupahan
Rangkaian aturan itu melibatkan beberapa pihak dengan tugas berbeda. Lembaga pemerintah di bidang statistik menyediakan data ekonomi dan ketenagakerjaan serta melaksanakan survei KHL. Dewan Pengupahan Nasional membahas rencana teknis survei bersama lembaga statistik, sedangkan dewan pengupahan daerah mengolah hasil survei dan menyepakati nilai KHL yang menjadi salah satu dasar rekomendasi.
Gubernur berada pada tahap penetapan besaran upah minimum, dengan rekomendasi yang disusun berdasarkan pengolahan oleh dewan pengupahan daerah. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa penetapan bukan hanya soal menerapkan angka dalam formula. Prosesnya mencakup pengumpulan data, survei kebutuhan hidup, pembahasan teknis, penyusunan rekomendasi, dan penentuan nilai akhir.
Secara keseluruhan, UU Nomor 27 Tahun 2026 menempatkan KHL, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan sebagai landasan penghitungan upah minimum 2027. Formula yang digunakan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan batas 0,5 hingga 1. Nilai akhir mengikuti hasil yang lebih tinggi antara formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah, sedangkan detail pelaksanaannya menunggu aturan turunan yang diamanatkan undang-undang.
Sumber referensi: www.cnnindonesia.com
