Universitas Tekno Abadi โ 7 November 2026 | Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk sikap tegas parlemen dalam menjaga keamanan negara, khususnya menyangkut keselamatan kepala negara. Menurutnya, kasus penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang menyangkut kedaulatan dan stabilitas nasional sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh.
Sikap Tegas Komisi III terhadap Ancaman Keamanan Negara
Habiburokhman menilai bahwa penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Karena itu, ia mendorong aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengungkap siapa pun yang terlibat di balik peristiwa tersebut. Dukungan Komisi III DPR ini diharapkan menjadi dorongan moral bagi Polri agar tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
๐ Baca juga:Cak Imin Apresiasi Langkah Presiden Prabowo dalam Penanganan Perkara HukumSebagai mitra kerja Polri di bidang hukum dan keamanan, Komisi III DPR memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Habiburokhman menegaskan bahwa pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses hukum, melainkan memastikan penyelidikan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. Dengan begitu, publik dapat memperoleh kepastian bahwa kasus penyadapan terhadap Presiden ditangani dengan serius.
Penyadapan sebagai Pelanggaran Serius
Dalam pandangan Komisi III DPR, tindakan penyadapan terhadap pejabat negara tertinggi merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Selain melanggar hak privasi, perbuatan tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan menimbulkan ketidakstabilan. Oleh sebab itu, dukungan kepada Polri untuk membongkar kasus ini dinilai sebagai langkah tepat dalam menjaga wibawa institusi kepresidenan serta kepercayaan publik terhadap negara.
๐ Baca juga:Bahlil Lahadalia Klaim Ikut Jadi Korban Penyadapan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit PrabowoHabiburokhman juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani perkara sensitif seperti ini. Menurutnya, sinergi antara Polri, lembaga terkait, dan pengawasan parlemen akan memperkuat upaya pengungkapan kasus secara menyeluruh. Ia berharap proses hukum yang berjalan nantinya dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba mengganggu keamanan negara.
Harapan agar Proses Hukum Berjalan Transparan
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR mendorong agar setiap tahapan penyelidikan diinformasikan secara proporsional kepada publik tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan. Keterbukaan dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan informasi keliru di tengah masyarakat. Dengan demikian, dukungan Komisi III DPR kepada Polri diharapkan berjalan seiring dengan akuntabilitas proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
๐ Baca juga:Golkar Buka Suara soal Isu Munaslub, Doli Kurnia Beri PenjelasanHabiburokhman menambahkan bahwa parlemen akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya. Komisi III DPR berkomitmen memastikan bahwa upaya membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden tidak berhenti di tengah jalan. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab legislatif dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Kesimpulan
Dukungan Komisi III DPR RI yang disampaikan Habiburokhman menegaskan sikap parlemen dalam mendukung Polri membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani ancaman terhadap keamanan kepala negara. Dengan pengawasan yang proporsional dan proses hukum yang transparan, pengungkapan kasus penyadapan terhadap Presiden diharapkan dapat berjalan tuntas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.



