Universitas Tekno Abadi โ 8 November 2026 | Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyampaikan kecaman keras terhadap praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Mugiyanto pun mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas siapa pun pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
Penyadapan Ilegal Dinilai Melanggar Hukum dan Hak Asasi
Menurut Mugiyanto, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah bukan hanya persoalan keamanan negara, tetapi juga persoalan hak asasi manusia. Setiap orang, termasuk pejabat negara, memiliki hak atas privasi dan perlindungan komunikasi pribadi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia memandang praktik penyadapan ilegal sebagai bentuk pelanggaran yang harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
๐ Baca juga:Israel vs Palestina: Memahami Sejarah dan Akar KonflikWamen HAM menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan tindakan semacam ini berlangsung tanpa konsekuensi hukum. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan tertentu.
Dorongan kepada Polri untuk Mengusut Tanpa Pandang Bulu
Dalam pernyataannya, Mugiyanto secara khusus meminta Polri bergerak cepat mengidentifikasi pelaku di balik penyadapan ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik individu maupun kelompok, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dorongan ini menjadi penting mengingat posisi Presiden sebagai simbol negara. Penyadapan terhadap kepala negara berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari gangguan terhadap keamanan nasional hingga menurunnya rasa aman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus secara menyeluruh dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
๐ Baca juga:Pencakar Langit Tak Terkait Kasus Penyadapan, Usman Hamid Minta Komite IndependenPerlindungan Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
Sebagai pejabat yang membidangi hak asasi manusia, Mugiyanto menempatkan persoalan penyadapan ilegal dalam kerangka perlindungan privasi warga negara. Ia mengingatkan bahwa hak atas rasa aman dan perlindungan data pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk dalam konteks pengawasan terhadap pejabat publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa segala bentuk pengawasan atau penyadapan yang dilakukan oleh aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan melalui mekanisme yang akuntabel. Tanpa rambu-rambu tersebut, praktik penyadapan berisiko disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Harapan agar Kasus Tidak Berlalu Tanpa Kepastian Hukum
Mugiyanto berharap kasus ini tidak berhenti pada pernyataan kecaman semata. Ia mendorong adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk mengungkap motif, modus, serta jaringan yang mungkin terlibat di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden. Kepastian hukum dinilai menjadi kunci agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut.
๐ Baca juga:Polres Metro Jakarta Pusat Kawal Demo dan Konser Andrea BocelliSelain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga etika dalam penggunaan teknologi. Penyalahgunaan perangkat penyadapan, menurutnya, tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kesimpulan
Kecaman Wamen HAM Mugiyanto terhadap penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo menegaskan sikap pemerintah dalam menolak segala bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Desakan kepada Polri untuk mengusut tuntas pelaku menjadi penanda bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian. Perlindungan privasi, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang berlandaskan aturan menjadi tiga hal yang perlu dijaga agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.



