Berita

Women’s March Jakarta Serukan Kesetaraan Gender dan Tolak Pajak Pembalut

  • 4 menit baca
Women's March Jakarta

Universitas Tekno Abadi – 8 November 2026 | Aksi Women’s March Jakarta kembali menggema di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh isu kesetaraan gender. Massa yang hadir menyuarakan berbagai aspirasi, mulai dari penolakan terhadap pajak pembalut hingga kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini menjadi salah satu momentum penting bagi gerakan perempuan di ibu kota untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada publik dan pemangku kebijakan.

Kesetaraan Gender sebagai Agenda Utama

Dalam aksi tersebut, isu kesetaraan gender menjadi salah satu agenda utama yang diangkat oleh para peserta. Mereka menilai bahwa masih banyak ketimpangan yang dirasakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap pendidikan, dunia kerja, hingga perlindungan hukum. Massa mendesak agar pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam praktiknya di lapangan.

🔖 Baca juga:CNBC, Dewan NVIDIA, dan Penyelidikan Independen terhadap Jensen Huang

Para peserta juga menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Menurut mereka, keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan akan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Seruan kesetaraan gender ini disampaikan melalui orasi, poster, dan berbagai atribut yang dibawa sepanjang jalur aksi.

Penolakan Pajak Pembalut

Salah satu tuntutan yang paling menonjol dalam Women’s March Jakarta adalah penolakan terhadap pajak pembalut. Massa menilai bahwa produk kebutuhan dasar perempuan seperti pembalut seharusnya tidak dikenakan pajak yang memberatkan. Kebijakan tersebut dianggap belum mencerminkan keadilan gender karena berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis perempuan yang tidak bisa dihindari.

Para peserta berargumen bahwa pengenaan pajak pada pembalut dapat memperburuk beban ekonomi perempuan, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Mereka mendorong adanya kebijakan yang lebih ramah terhadap kebutuhan perempuan, termasuk kemungkinan pembebasan pajak atau subsidi untuk produk-produk kesehatan reproduksi. Isu ini menjadi salah satu fokus utama yang menarik perhatian publik dalam aksi tersebut.

🔖 Baca juga:Pemerintah Perkuat APBN lewat Pajak untuk Dukung Program MBG dan Kopdes

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Selain isu kesetaraan gender dan pajak pembalut, massa juga menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini muncul sebagai bagian dari kepedulian terhadap kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Para peserta menilai bahwa program tersebut perlu dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

Kritik yang disampaikan tidak hanya menyoroti aspek pelaksanaan, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas program. Massa mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk organisasi perempuan, untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Mereka berharap kritik ini diterima sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya peningkatan gizi nasional.

Suara Perempuan di Ruang Publik

Women’s March Jakarta menunjukkan bahwa ruang publik masih menjadi arena penting bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi. Aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan ini tidak hanya menjadi ajang protes, tetapi juga wadah edukasi publik mengenai isu-isu yang dianggap belum mendapatkan perhatian memadai. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum.

🔖 Baca juga:Sufmi Dasco Ahmad Tidak Disebut dalam Informasi HMP dan Pengunduran Diri Gibran

Kehadiran massa dalam aksi ini menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret. Seruan penolakan pajak pembalut dan kritik terhadap MBG menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat secara luas.

Harapan atas Respons Kebijakan

Di akhir aksi, para peserta berharap tuntutan mereka mendapatkan respons serius dari pemerintah. Mereka mendorong adanya dialog terbuka antara pembuat kebijakan dan perwakilan masyarakat, khususnya perempuan, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan gender. Kesetaraan gender, penolakan pajak pembalut, dan evaluasi program MBG menjadi tiga poin utama yang mereka titipkan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Women’s March Jakarta menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender masih membutuhkan kerja bersama. Aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan ini diharapkan bukan hanya menjadi peristiwa sesaat, tetapi bagian dari gerakan yang lebih luas untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dan kebijakan publik berjalan lebih adil bagi semua.