Berita

Suahasil Nazara Lantik 15 Pejabat Eselon II, Ini Arahan untuk Kemenkeu

Suahasil Nazara melantik 15 pejabat eselon II Kemenkeu dan menyampaikan arahan tentang kinerja, koordinasi, serta pengelolaan APBN.

Suahasil Nazara melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pelantikan tersebut, ia meminta para pejabat memperkuat penguasaan substansi, ketepatan dalam mengambil keputusan, serta pemantauan hasil kerja agar kebijakan dan anggaran memberi manfaat nyata.

Pelantikan berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Selain pejabat eselon II, Menteri Keuangan itu juga melantik tiga pejabat non-eselon yang bertugas di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

🔖 Baca juga:India vs Maldives: Prediksi, Konteks, dan Faktor Penentu

Suahasil Nazara meminta pejabat fokus pada hasil

Pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah unit organisasi Kemenkeu. Rinciannya meliputi tiga pejabat Sekretariat Jenderal, dua pejabat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), enam pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), satu pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dua pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta satu pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Dalam arahannya, Suahasil menekankan bahwa pejabat tidak cukup hanya menjalankan prosedur. Mereka diharapkan memahami bidang tugas, mengenali persoalan yang muncul, menentukan langkah penyelesaian, lalu menilai apakah pekerjaan yang dilakukan menghasilkan dampak yang dibutuhkan.

Ia meminta pejabat di berbagai jenjang, termasuk eselon II, eselon III, administrator, dan fungsional, menguasai substansi pekerjaan serta memastikan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap hasilnya.

Suahasil juga mengingatkan jajaran Kemenkeu bahwa tugas mereka berkaitan langsung dengan mandat sebagai penjaga sekaligus pengelola keuangan negara. Pengelolaan tersebut perlu mendukung APBN yang mendorong kegiatan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap memiliki kredibilitas.

Karena itu, arah kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang konkret. Ukuran pentingnya bukan semata-mata terlaksananya suatu kegiatan, melainkan juga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pelaksanaan tugas pemerintah.

Koordinasi Kemenkeu untuk APBN 2026 dan 2027

Pesan lain yang disampaikan Suahasil adalah pentingnya koordinasi lintas unit. Kemenkeu memiliki beragam fungsi dan tanggung jawab, tetapi pekerjaan tiap unit saling berhubungan dalam pengelolaan keuangan negara.

Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan pelaksanaan APBN 2026 sekaligus menyiapkan pelaksanaan APBN 2027. Suahasil mendorong pertukaran data, kolaborasi, dan penyelesaian masalah secara bersama agar perbedaan mandat antarunit tidak menghambat pelaksanaan kebijakan.

🔖 Baca juga:Pemerintah Pangkas Regulasi untuk Genjot Pariwisata dan Reindustrialisasi

Ia berharap penguatan kinerja berjalan beriringan dengan koordinasi dan profesionalisme. Dengan demikian, Kemenkeu dapat mengelola keuangan negara secara kredibel dan menjaga agar APBN menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Arahan Suahasil Nazara untuk tiap unit

Suahasil memberikan penekanan yang berbeda sesuai tugas unit kerja para pejabat baru. Untuk Sekretariat Jenderal, ia meminta peningkatan dukungan manajemen dan reformasi kelembagaan. Pengelolaan sumber daya manusia juga diharapkan bertumpu pada kompetensi dan sistem merit.

Kepada BPPK, ia menekankan penguatan peran sebagai Corporate University. Peran tersebut mencakup pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta kajian dan riset yang dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Untuk DJA, arahan utamanya adalah meningkatkan mutu penganggaran dengan orientasi pada hasil dan prioritas pembangunan, tanpa mengabaikan disiplin fiskal. Suahasil juga meminta evaluasi dan penguatan kinerja anggaran agar belanja negara memberi manfaat optimal.

DJA turut diminta mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Upaya tersebut perlu tetap memperhatikan mutu pelayanan publik dan keberlanjutan kegiatan ekonomi, sehingga peningkatan penerimaan tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat maupun kelangsungan aktivitas ekonomi.

Suahasil juga menyoroti hubungan kerja antara DJA dan DJPK. Keduanya perlu bersinergi dalam mengelola APBN dan APBD sebagai bagian dari satu instrumen intervensi negara kepada masyarakat. Sementara itu, DJPK diminta memahami persoalan serta kebutuhan pemerintah daerah, memperbaiki kualitas transfer ke daerah, dan mendorong inovasi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perbendaharaan dan pengelolaan aset negara

Bagi DJPb, Suahasil mendorong transformasi pengelolaan perbendaharaan. Sejumlah hal yang menjadi perhatian ialah digitalisasi, pengelolaan kas negara yang lebih optimal, ketepatan waktu pembayaran, serta penguatan fungsi Regional Chief Economist.

🔖 Baca juga:Kemenangan Tak Terduga di Pemilu Sela AS Memicu Spekulasi Politik Global

Adapun pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diminta menjaga agar kekayaan negara dikelola secara produktif, tertib, dan akuntabel. Pengelolaan barang milik negara (BMN), piutang negara, kegiatan penilaian, serta pelayanan lelang juga perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pembiayaan APBN perlu memperhatikan risiko

Kepada DJPPR, Suahasil menekankan perlunya strategi pembiayaan APBN yang berhati-hati, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan portofolio utang perlu dioptimalkan, sementara mitigasi risiko harus diperkuat.

Setiap keputusan pembiayaan, menurut Suahasil, perlu menimbang biaya dan risiko serta pengaruhnya terhadap ruang fiskal dalam jangka panjang. Pertimbangan itu penting di tengah dinamika ekonomi global, agar pembiayaan dapat mendukung kebutuhan APBN tanpa mengabaikan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.

Rangkaian arahan tersebut menempatkan kinerja, kolaborasi, dan profesionalisme sebagai tanggung jawab bersama pejabat Kemenkeu. Melalui pelaksanaan tugas yang terukur dan koordinasi antarfungsi, pemerintah diharapkan mampu menjaga kredibilitas APBN sekaligus mengarahkan manfaatnya kepada masyarakat.

Sumber referensi: news.ddtc.co.id