Praktik menggunakan joki gagal bayar untuk menghindari kewajiban pinjaman daring tidak menghapus risiko yang ditanggung peminjam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa riwayat gagal bayar pengguna pinjaman daring, atau pindar, tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Catatan tersebut dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari.
Peringatan ini disampaikan saat praktik joki galbay masih ditemukan di masyarakat. Menurut OJK, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyedia dana, tetapi juga oleh penerima pinjaman yang memakai jasa tersebut. Karena itu, joki galbay bukan jalan keluar yang dapat menghilangkan konsekuensi dari pinjaman bermasalah.
🔖 Baca juga:Janice Tjen Melaju ke Semifinal Chennai Open 2026, Selangkah Lagi Pertahankan GelarGagal bayar lewat joki tetap tercatat
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan bahwa riwayat gagal bayar tetap masuk dalam SLIK. Artinya, menggunakan bantuan pihak lain untuk menghindari pembayaran tidak serta-merta menghapus rekam jejak kewajiban yang tidak dipenuhi.
Dalam keterangan tertulis pada Senin, 16 November 2026, Agusman menjelaskan bahwa fenomena tersebut merugikan lender sekaligus borrower. Bagi lender, praktik ini menekan kualitas pendanaan industri. Bagi borrower, catatan gagal bayar berpotensi menghambat akses pembiayaan pada masa mendatang.
Pesan utama OJK adalah bahwa risiko pinjaman tetap melekat pada peminjam. Mengandalkan joki tidak menjamin kewajiban selesai atau catatan keuangan bersih. Sebaliknya, pengguna pinjaman dapat menghadapi konsekuensi yang sama, sementara penyedia dana juga terdampak oleh pendanaan yang bermasalah.
Risiko bagi borrower dan lender
Dalam layanan pindar, borrower adalah pihak yang menerima pinjaman, sedangkan lender merupakan pihak penyedia dana. Ketika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, dampaknya dapat menjalar ke kedua sisi. OJK menilai maraknya joki gagal bayar dapat menurunkan kualitas pendanaan dan merugikan peminjam yang terlibat.
Bagi borrower, dampak yang secara khusus disebut OJK adalah kemungkinan kesulitan memperoleh pembiayaan di kemudian hari karena riwayat gagal bayar tercatat di SLIK. Karena itu, keputusan menggunakan joki sebaiknya tidak dipandang sebagai cara untuk menghindari akibat dari pinjaman yang belum dibayar.
Bagi lender, meningkatnya pendanaan bermasalah dapat menekan kualitas pendanaan industri. Kondisi ini menjadi perhatian pengawas karena pertumbuhan penyaluran pinjaman perlu berjalan seiring dengan mutu pendanaan yang terjaga. OJK menyatakan pengawasan atas prinsip kehati-hatian penyelenggara pindar akan terus dilakukan.
🔖 Baca juga:Lituania vs Liechtenstein: Prediksi dan Konteks Laga Nations LeagueOJK perkuat pengawasan terhadap joki gagal bayar
OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk menekan praktik joki galbay. Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan kualitas analisis pendanaan oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), istilah yang digunakan untuk layanan pindar.
Selain analisis, OJK juga mendorong penyelenggara meningkatkan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperhatikan kualitas pendanaan sekaligus membantu masyarakat memahami risiko yang dapat timbul dari pinjaman bermasalah dan penggunaan joki.
OJK turut mengevaluasi kecukupan ketentuan yang berlaku. Menurut Agusman, evaluasi ini dilakukan untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI agar sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan isu ini mencakup pengawasan terhadap penyelenggara dan perhatian pada pemahaman masyarakat.
Kelompok usia 19-34 tahun paling banyak menyumbang TWP90
OJK mencatat bahwa kelompok usia 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet di industri pindar. Kelompok ini menyumbang 50,69% dari total pendanaan macet yang dihitung melalui Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi borrower.
Angka tersebut menunjukkan besarnya porsi kelompok usia tersebut dalam catatan TWP90 borrower. Namun, data yang disampaikan OJK tidak menyatakan bahwa setiap orang pada rentang usia itu mengalami gagal bayar. Angka tersebut merujuk pada kontribusi kelompok usia terhadap total pendanaan macet yang dicatat dalam indikator tersebut.
OJK juga menjelaskan bahwa peningkatan TWP90 antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar borrower. Dengan kata lain, kondisi kemampuan peminjam untuk memenuhi pembayaran menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kenaikan indikator tersebut.
🔖 Baca juga:Usulan Penambahan CCTV di Titik Rawan untuk Tekan Tawuran dan Peredaran NarkobaMenjaga kualitas pendanaan
Di tengah perhatian terhadap TWP90, OJK mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara pindar. Tujuannya, pertumbuhan penyaluran dana tidak terpisah dari upaya menjaga kualitas pendanaan. Pengawasan tersebut berjalan bersamaan dengan dorongan agar penyelenggara memperbaiki analisis, pemantauan, dan edukasi.
Bagi masyarakat, peringatan tentang joki galbay menegaskan bahwa menghindari pembayaran melalui jasa pihak lain tidak menghilangkan catatan gagal bayar di SLIK. Risiko bagi borrower tetap ada, termasuk kemungkinan akses pembiayaan yang lebih sulit pada masa mendatang. Karena itu, tawaran joki tidak dapat dianggap sebagai solusi yang menjamin masalah pinjaman selesai.
OJK menyampaikan bahwa fenomena ini merugikan lender dan borrower serta dapat menekan kualitas pendanaan industri. Penguatan pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, evaluasi ketentuan, dan edukasi menjadi bagian dari upaya menjaga industri LPBBTI tetap sehat dan berkelanjutan.
Sumber referensi: finance.detik.com
