Berita

Yassierli Ungkap Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027 di Daerah

Yassierli menjelaskan jadwal penetapan UMP, UMSP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027 serta arahan Mendagri Tito kepada kepala daerah.

Yassierli menjelaskan tahapan dan jadwal penetapan upah minimum tahun 2027 setelah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memperkuat pengawalan proses tersebut. Penetapan upah diharapkan berjalan melalui dialog yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Arahan itu disampaikan Tito ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan perlindungan sosial.

🔖 Baca juga:Cek BSU Kemnaker 2026: Panduan Aman Pakai NIK KTP

Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Dalam forum itu, pemerintah membahas pentingnya kesiapan daerah agar proses penetapan upah dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Yassierli Sampaikan Tenggat Penetapan Upah Minimum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP ditargetkan selesai paling lambat pada 21 November 2026. Setelah itu, penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP dilakukan lima hari kemudian.

Untuk tingkat kabupaten dan kota, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK ditargetkan paling lambat pada 25 November 2026. Lima hari setelah penetapan tersebut, daerah melanjutkan proses untuk menetapkan batas upah minimum sektoral kabupaten dan kota.

Rangkaian tenggat itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan tahapan penetapan upah minimum 2027. Kejelasan jadwal diperlukan agar pembahasan antara unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dapat dilakukan secara terarah.

Rincian Pedoman dari Yassierli

Yassierli juga menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian lebih detail mengenai proses penetapan upah minimum. Surat tersebut akan dilengkapi lampiran berisi data yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan daerah.

Data yang dimaksud bersumber dari statistik Badan Pusat Statistik atau BPS. Dengan adanya surat edaran dan lampiran data tersebut, pemerintah daerah memiliki bahan rujukan saat menjalankan pembahasan penetapan upah di wilayah masing-masing.

Yassierli menyatakan bahwa surat edaran beserta rincian dan data pendukung akan dikeluarkan untuk membantu daerah dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum.

Tito Minta Daerah Mengikuti Pedoman Nasional

Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyediakan pedoman nasional untuk penetapan upah minimum 2027. Pedoman tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

🔖 Baca juga:Doa Hari Pahlawan, Menghormati Perjuangan dan Menjaga Semangat Pengabdian

Meski demikian, pemerintah provinsi tetap perlu menindaklanjuti pedoman nasional dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik tiap-tiap daerah. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari proses agar penetapan upah dapat disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing.

Tito secara khusus meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal seluruh tahapan penetapan upah minimum. Pengawalan itu mencakup koordinasi, pembahasan, hingga penyelesaian proses sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dialog Tripartit Jadi Bagian Penting

Menurut Tito, kepala daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit. Forum tersebut mempertemukan tiga unsur utama, yaitu pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Pelibatan ketiga pihak dinilai penting karena setiap unsur memiliki kepentingan yang perlu dibahas secara terbuka. Pekerja berkepentingan terhadap tingkat upah, pengusaha perlu menjaga keberlangsungan usaha, sedangkan pemerintah bertugas mengawal proses agar berlangsung sesuai pedoman.

Melalui dialog tersebut, daerah diharapkan dapat menyusun formula pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha. Proses perundingan diharapkan menghasilkan rumusan yang dapat diterima oleh mayoritas pihak.

Tito menyebut hasil yang dicari adalah formula yang bersifat win-win. Artinya, keputusan yang dihasilkan tidak harus membuat semua pihak sepenuhnya puas, tetapi tetap dapat diterima secara luas oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kemendagri Siapkan Pengawasan Penetapan Upah

Kementerian Dalam Negeri akan ikut mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk memastikan daerah memahami tahapan yang harus dilakukan dan dapat menyelesaikan proses sesuai jadwal.

Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci. Dokumen tersebut akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah daerah, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan.

🔖 Baca juga:Brighton & Hove Albion W.F.C. vs Liverpool Ladies FC: Kabar Cedera Mia Enderby dan Ceri Holland

Dengan adanya pedoman yang lebih rinci, pemerintah daerah diharapkan memiliki arah yang sama dalam menjalankan proses penetapan upah minimum. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.

Target Penyelesaian pada Desember 2026

Tito menargetkan seluruh proses yang berkaitan dengan penetapan upah minimum dapat selesai pada Desember 2026. Target itu disampaikan agar pemerintah daerah segera menyiapkan pembahasan dan tidak menunda tahapan yang sudah memiliki tenggat.

Urutan jadwal yang dijelaskan Yassierli menunjukkan bahwa penetapan dilakukan secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu menetapkan batas UMP, kemudian melanjutkan proses untuk upah minimum sektoral provinsi, UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota.

  1. Penetapan batas UMP ditargetkan paling lambat 21 November 2026.
  2. Penetapan batas UMSP dilakukan lima hari setelahnya.
  3. Penetapan batas UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026.
  4. Penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten atau kota dilakukan lima hari kemudian.

Rangkaian tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha. Dengan mengikuti pedoman nasional, mempertimbangkan karakteristik daerah, serta membuka ruang dialog tripartit, proses penetapan upah minimum 2027 diharapkan berjalan lebih terkoordinasi.

Penjelasan Yassierli mengenai jadwal dan data pendukung melengkapi arahan Tito kepada kepala daerah. Keduanya menekankan pentingnya koordinasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengawasan agar proses penetapan upah minimum dapat dituntaskan sesuai target.

Sumber referensi: news.detik.com