Universitas Tekno Abadi โ 8 November 2026 | Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi terhadap keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo. Langkah tegas tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas di jajaran personelnya. Apresiasi dari Ketua Komisi III DPR ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya dukungan politik terhadap upaya pembenahan internal di tubuh Polri.
Respons Positif dari DPR
Menurut Habiburokhman, pencopotan jabatan seorang perwira menengah seperti Kapolres merupakan keputusan yang tidak mudah. Namun, ia menilai langkah Kapolri tersebut sebagai sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi personel yang dianggap tidak menjalankan tugas sesuai standar institusi. Dukungan dari Ketua Komisi III DPR ini diharapkan dapat memperkuat proses evaluasi yang sedang berjalan di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Sukoharjo.
๐ Baca juga:DPR Buka Opsi Percepat RUU Penyadapan Usai Sorotan Kasus Eks KapolriIa juga menekankan bahwa keputusan tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembinaan karier dan penegakan aturan, bukan semata-mata sanksi. Menurutnya, rotasi dan pencopotan jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti Polri selama dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan prosedural.
Makna Pencopotan Kapolres Sukoharjo
Pencopotan AKBP Andhika Dharma Sena dari posisi Kapolres Sukoharjo menjadi perhatian karena menyangkut posisi strategis di tingkat kabupaten. Seorang Kapolres memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi ujung tombak pelayanan kepolisian kepada warga. Oleh karena itu, keputusan Kapolri dinilai sebagai bentuk penegasan bahwa kinerja dan perilaku personel akan terus dievaluasi.
Habiburokhman menyampaikan bahwa apresiasi ini bukan tanpa dasar. Ia melihat langkah Kapolri sebagai contoh nyata bahwa pimpinan institusi bersedia mengambil tindakan ketika ada persoalan di lapangan. Sikap tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, terutama di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan profesionalisme aparat.
๐ Baca juga:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Awan Panas Guguran Meluncur 5,5 Kilometer ke Besuk KobokanHarapan terhadap Evaluasi Internal Polri
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR berharap agar proses pencopotan jabatan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran kepolisian di daerah. Ia menilai bahwa persoalan di tingkat wilayah sering kali menjadi cermin dari kebutuhan pembenahan sistem, mulai dari pengawasan internal hingga pola pembinaan personel. Dengan begitu, keputusan Kapolri tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi juga mendorong perbaikan yang lebih luas.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang baik dari kepolisian agar masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan organisasi. Menurutnya, keterbukaan informasi akan mengurangi spekulasi dan menjaga citra institusi di mata publik. Dalam konteks ini, apresiasi dari Ketua Komisi III DPR diharapkan menjadi dorongan agar Polri terus memperbaiki diri.
Dukungan untuk Profesionalisme Kepolisian
Apresiasi yang disampaikan Habiburokhman mencerminkan hubungan antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam kerangka pengawasan. Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di bidang hukum dan keamanan, sehingga respons terhadap kebijakan Kapolri menjadi bagian dari dialog kelembagaan yang sehat. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa langkah tegas terhadap personel yang bermasalah mendapat legitimasi politik yang cukup.
๐ Baca juga:Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu: Sebagian Wilayah Berpotensi Hujan Ringan pada Sore HariKe depan, publik akan menantikan bagaimana proses evaluasi berjalan dan siapa yang akan mengisi posisi Kapolres Sukoharjo. Yang terpenting, menurut Habiburokhman, adalah memastikan bahwa pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan di wilayah tersebut.
Kesimpulan
Pencopotan AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat apresiasi dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Langkah tersebut dinilai sebagai wujud penegakan disiplin dan akuntabilitas di tubuh Polri. Dukungan dari DPR diharapkan memperkuat upaya pembenahan internal kepolisian, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertugas melindungi dan melayani warga.



