Badan Gizi Nasional memperkuat pengawasan dan pembenahan internal sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para penerimanya.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan dilakukan melalui koordinasi dengan KPK, evaluasi tata kelola, serta pembenahan sistem internal. Menurutnya, berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN untuk mencegah persoalan serupa terjadi kembali dalam pelaksanaan program.
🔖 Baca juga:Marinos vs Kashima: Peluang Baru Sandy Walsh di Yokohama F. MarinosBadan Gizi Nasional tindak lanjuti rekomendasi KPK
BGN menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan KPK. Rekomendasi tersebut menjadi bahan bagi lembaga untuk mengevaluasi proses kerja sekaligus memperbaiki tata kelola internal secara berkelanjutan.
Arumsari menjelaskan bahwa pembenahan itu tidak hanya dilakukan sebagai respons atas evaluasi, tetapi juga untuk menyusun sistem kelembagaan yang lebih baik. Dengan tata kelola yang diperkuat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengulang permasalahan yang pernah muncul.
Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, Arumsari menegaskan bahwa BGN akan menjalankan tindak lanjut rekomendasi sambil terus memperbaiki sistem internal. Ia menyebut kelangsungan program dan manfaatnya bagi seluruh penerima sebagai hal utama yang perlu dijaga.
BGN akan menjalankan rekomendasi KPK sembari membenahi tata kelola internal agar program dapat terus berjalan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.
Pernyataan tersebut menempatkan perbaikan kelembagaan dan keberlanjutan program sebagai dua hal yang berjalan beriringan. Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, sementara pembenahan internal ditujukan agar proses kerja dapat berlangsung dengan lebih tertata.
Penugasan dua personel KPK di BGN
Salah satu bentuk koordinasi yang disampaikan BGN adalah penugasan dua personel dari KPK. Penugasan tersebut mulai efektif pada pekan kedua November 2026. Kedua personel itu akan menjadi bagian dari pegawai BGN melalui mekanisme penugasan.
🔖 Baca juga:Jeremy Latcham dan Isu Pergantian Pimpinan DC StudiosKehadiran mereka disebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem kelembagaan yang lebih baik. Penugasan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program, sejalan dengan langkah BGN menindaklanjuti rekomendasi KPK.
Dengan mekanisme penugasan tersebut, kolaborasi kedua lembaga ditempatkan dalam proses kerja BGN. Peran personel yang ditugaskan berkaitan dengan penguatan koordinasi dan pengawasan, sementara tindak lanjut rekomendasi tetap menjadi bagian dari agenda evaluasi serta pembenahan internal lembaga.
BGN menegaskan bahwa perbaikan tidak berhenti pada satu langkah saja. Lembaga tersebut menyatakan akan terus menyusun dan membenahi tata kelola agar pelaksanaan program dapat mengikuti ketentuan serta mengurangi risiko munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
Penguatan tata kelola untuk menjaga pelaksanaan MBG
Program MBG membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, BGN menyatakan akan terus membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga lain. Kolaborasi lintas lembaga dipandang penting dalam pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak.
Kerja sama tersebut melengkapi upaya penguatan sistem internal. BGN menyebut tata kelola yang lebih kuat, koordinasi yang terjaga, dan pengawasan sebagai bagian dari langkah untuk memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan akuntabel.
Akuntabilitas juga menjadi tujuan dalam pembenahan yang disampaikan Arumsari. BGN berkomitmen agar pelaksanaan MBG bukan hanya berlanjut, tetapi juga tetap mengacu pada ketentuan serta memberi manfaat bagi masyarakat yang menjadi penerima program.
🔖 Baca juga:Alex Eala Takluk dari Claire Liu di Final Hong Kong OpenDalam konteks ini, rekomendasi KPK menjadi salah satu dasar bagi BGN untuk melakukan evaluasi kelembagaan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut disertai pembaruan sistem internal, sehingga perbaikan tata kelola dapat menjadi bagian dari proses kerja yang berkelanjutan.
Komitmen Badan Gizi Nasional terhadap penerima manfaat
BGN menempatkan penerima manfaat sebagai perhatian utama dalam menjaga keberlangsungan MBG. Arumsari menyampaikan bahwa program perlu terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh penerima.
Komitmen tersebut menjadi alasan penting bagi BGN untuk membenahi proses internal dan memperkuat koordinasi dengan KPK maupun lembaga lain. Melalui langkah itu, BGN berharap pelaksanaan program dapat berlangsung dengan lebih tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, tindak lanjut rekomendasi KPK mencakup evaluasi, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, serta kolaborasi lintas lembaga. BGN menyatakan akan melanjutkan upaya tersebut agar sistem kelembagaan semakin baik dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berkelanjutan.
Sumber referensi: kaltara.antaranews.com
