Berita

BPJS Ketenagakerjaan Jadi Acuan Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu

BSU 2026 sebesar Rp900 ribu akan disalurkan pada November-Desember. Simak syarat penerima dan peran BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan penting dalam penetapan penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026. Pemerintah menetapkan bantuan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.

Dengan mekanisme pembayaran sekaligus, setiap penerima akan memperoleh total bantuan Rp900.000. Penyaluran BSU tersebut dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia.

🔖 Baca juga:Jeremy Latcham dan Isu Pergantian Pimpinan DC Studios

Ketentuan BSU 2026 dan Peran BPJS Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan aturan penyaluran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pelaksanaan program tersebut juga mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Program ini ditujukan bagi pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Dalam siaran pers pada Kamis, 5 November 2026, ia menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp900.000 dibayarkan sekaligus.

BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus.

Syarat Penerima BSU 2026

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar masuk dalam daftar penerima BSU 2026. Salah satu ketentuan utamanya adalah status kepesertaan aktif pada BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

  • Penerima merupakan warga negara Indonesia.
  • Penerima memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
  • Penerima tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
  • Penerima memperoleh upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
  • Penerima bukan anggota Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain persyaratan tersebut, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Ketentuan ini menjadi bagian dari proses penentuan penerima bantuan.

Bagaimana Batas Upah Ditentukan?

Besaran upah yang digunakan untuk menentukan penerima BSU tidak semata-mata berdasarkan informasi yang disampaikan pekerja. Data tersebut mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan tetap. Karena itu, kesesuaian data yang disampaikan perusahaan memiliki peran dalam proses penetapan pekerja yang memenuhi syarat.

🔖 Baca juga:Elliot Anderson di Man City: Seberapa Besar Dampaknya di Lini Tengah?

Secara umum, batas upah penerima ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi daerah yang memiliki nilai upah minimum lebih tinggi dari batas tersebut.

Daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta

Untuk pekerja yang berada di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota, atau UMK, lebih dari Rp3,5 juta, batas upah akan disesuaikan dengan UMK di daerah masing-masing. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh.

Dengan ketentuan ini, batas upah yang digunakan tidak selalu sama antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan UMK yang berlaku di daerah pekerja.

Daerah tanpa UMK

Apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, batas upah penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi atau UMP. Sama seperti ketentuan untuk UMK, nilai upah tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Penentuan berdasarkan UMK atau UMP tersebut tetap menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, informasi dalam data kepesertaan perlu sesuai dengan kondisi pekerja yang sebenarnya.

Perusahaan Diminta Memastikan Akurasi Data

Kemnaker mengingatkan pemberi kerja agar menyampaikan data pekerja secara akurat. Data yang diberikan harus menggambarkan kondisi sebenarnya dan pekerja yang diusulkan juga harus memenuhi seluruh persyaratan penerima BSU 2026.

Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan. Data mengenai upah, status kepesertaan, serta informasi pekerja harus sesuai dengan catatan yang digunakan dalam proses verifikasi.

Indah Anggoro Putri meminta pemberi kerja memastikan pekerja yang diusulkan memang memenuhi kriteria. Imbauan tersebut disampaikan agar proses penetapan penerima dapat mengacu pada data yang benar.

🔖 Baca juga:Magda Linette ke Final WTA Chennai, Laga Penentuan Ditunda karena Hujan

Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Jadwal dan Jalur Penyaluran Bantuan

BSU 2026 direncanakan disalurkan pada November hingga Desember 2026. Bantuan diberikan sekaligus dengan total nilai Rp900.000, yang berasal dari pembayaran Rp300.000 per bulan selama periode tiga bulan.

Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi kriteria tidak perlu mengajukan pendaftaran secara mandiri karena proses penetapan penerima mengikuti ketentuan serta data yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi resmi mengenai program ini dapat diakses melalui laman bsu.kemnaker.go.id. Masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi terkait BSU 2026.

Hal yang Perlu Diperhatikan Pekerja

  1. Pastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat aktif hingga Agustus 2026.
  2. Periksa kesesuaian data NIK dan informasi kepesertaan yang tercatat.
  3. Pastikan upah yang dilaporkan pemberi kerja sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan tetap.
  4. Perhatikan ketentuan batas upah berdasarkan UMK atau UMP di wilayah masing-masing.
  5. Gunakan laman resmi Kemnaker atau pusat layanan 1500 630 sebagai sumber informasi.

Dengan memahami persyaratan tersebut, pekerja dapat mengetahui kriteria yang digunakan dalam penetapan BSU 2026. Sementara itu, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan data yang akurat agar proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.

Sumber referensi: www.cnbcindonesia.com