Berita

Puan Maharani Soroti Dugaan Penyadapan terhadap Prabowo di Rapat Paripurna

Puan Maharani menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan meminta penegak hukum mengusut perkara secara profesional serta transparan.

Puan Maharani menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ketua DPR itu mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan negara dapat mengancam hak warga maupun pimpinan nasional. Ia juga menyampaikan dukungan DPR terhadap pengusutan perkara oleh kepolisian dengan cara yang transparan dan profesional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II 2026–2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026. Dalam pidatonya, Puan menekankan bahwa kewenangan dan kekuasaan negara harus digunakan untuk kepentingan nasional.

🔖 Baca juga:Colombia vs Chile: Konteks Laga Persahabatan dan Hal yang Perlu Dicermati

Puan Maharani ingatkan bahaya penyalahgunaan kekuasaan

Dalam pidato di hadapan anggota DPR, Puan menyebut penyalahgunaan alat kekuasaan sebagai salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi merugikan warga negara dan bahkan mengancam para pemimpin nasional.

Pernyataan itu disampaikan ketika perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tengah menjadi perhatian. Puan tidak hanya menyoroti dugaan tindakannya, tetapi juga menegaskan pentingnya penggunaan kewenangan negara sesuai kepentingan nasional.

“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan dalam pidatonya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada kepolisian yang dinilai sigap menangani kasus tersebut. Namun, dukungan terhadap penanganan perkara juga disertai harapan agar proses hukum berjalan tanpa keberpihakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPR dukung pengusutan perkara secara transparan

Puan mengatakan DPR RI mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Ia meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan independen, serta tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.

Penekanan pada independensi menjadi bagian penting dari pesan Puan. Dalam perkara yang menyangkut dugaan penggunaan alat kekuasaan terhadap pimpinan nasional, proses penyelidikan dan penegakan hukum perlu dijalankan sesuai ketentuan, dengan keterbukaan yang memadai.

DPR, lanjut Puan, akan memastikan kewenangan dan kekuasaan digunakan demi kepentingan nasional. Sikap tersebut sekaligus menempatkan pengusutan perkara sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum yang harus bekerja berdasarkan proses hukum.

🔖 Baca juga:Moto3 Musim 2026: Veda Ega Tetap Menggila Meski Start dari Barisan Belakang

Yusril bahas kemungkinan kaitan dengan pasal makar

Sehari sebelum rapat paripurna, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya mengenai dugaan penyadapan itu. Ia menilai perkara tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai penyadapan biasa dan menyebut perlunya menelusuri kemungkinan kaitannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Kedua pasal itu, menurut penjelasan Yusril dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin, 9 November 2026, berkaitan dengan tindak pidana makar terhadap Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Ia mengatakan penyidik perlu mendalami apakah dugaan perbuatan itu berkaitan dengan upaya melumpuhkan Presiden atau menghalangi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Yusril juga menyampaikan bahwa kemungkinan yang lebih berat, seperti pembunuhan Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan, belum dapat dipastikan. Saat itu, perkara masih berada dalam tahap penyelidikan, sehingga keterkaitan perbuatan dengan pasal-pasal tersebut masih harus ditelaah.

“Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Yusril.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan yang ada dinilai cukup untuk mengaitkan para tersangka dengan pasal makar, sementara pendalaman masih berlangsung. Meski demikian, keputusan mengenai penerapan pasal tertentu berada di tangan penyidik dan perlu didasarkan pada alat bukti permulaan.

Yusril menegaskan bahwa penyidikan yang dibicarakan tidak terbatas pada dugaan penyadapan. Menurutnya, perkara juga mencakup dugaan perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 191 sampai Pasal 193 KUHP. Penentuan akhir mengenai sangkaan dan pasal yang digunakan tetap menjadi bagian dari proses penyidikan.

Empat tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal

Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang sedang berjalan.

🔖 Baca juga:Siap Kerja: Pelatihan dan Kolaborasi untuk Membuka Peluang

Nama-nama yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara ini, para tersangka dikenakan sejumlah pasal. Sangkaan tersebut meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman penjara paling lama enam tahun. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dikenakan, dengan ancaman penjara paling lama delapan tahun.

Proses hukum masih menjadi perhatian

Pernyataan Puan Maharani dan Yusril menyoroti aspek yang berbeda dari perkara tersebut. Puan menekankan perlunya aparat bekerja profesional, independen, dan transparan, sedangkan Yusril menyampaikan kemungkinan kaitan dugaan perbuatan dengan pasal makar yang masih perlu didalami.

Dengan penyidikan yang masih berlangsung, penerapan pasal dan pembuktian perkara tetap bergantung pada hasil pemeriksaan serta alat bukti. Dukungan terhadap pengusutan, sebagaimana disampaikan Puan, berjalan beriringan dengan tuntutan agar prosesnya dilakukan sesuai hukum dan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan tertentu.

Sumber referensi: www.cnbcindonesia.com