Upah minimum di Indonesia untuk tahun 2027 akan dihitung dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa aturan tersebut telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan memuat ketentuan mengenai pengupahan.
Ketika ditanya mengenai perkembangan penetapan upah minimum provinsi (UMP), Yassierli meminta masyarakat merujuk pada undang-undang yang baru. Ia menyampaikan hal itu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin. Mengenai apakah formula penghitungan masih sama dengan aturan sebelumnya, ia mengarahkan publik untuk melihat ketentuan yang tercantum dalam beleid tersebut.
🔖 Baca juga:Joko Widodo Hadir sebagai Saksi di Sidang Kasus Tudingan Ijazah PalsuAturan upah minimum di Indonesia untuk 2027
UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi rujukan hukum yang disebut Menaker untuk penghitungan UMP 2027. Pasal 139 dalam undang-undang itu mengatur bahwa penetapan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).
Dengan demikian, pembahasan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan penerapan suatu angka tertentu. Ketentuan yang disebutkan dalam UU juga mencakup variabel penghitungan, pertimbangan kondisi daerah, serta peran lembaga yang terlibat dalam penyusunan rekomendasi.
Yassierli tidak merinci formula tersebut saat memberikan keterangan. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai upah telah tercantum dalam undang-undang baru, sehingga rincian penghitungan perlu merujuk langsung pada aturan itu.
Variabel dalam formula penghitungan UMP
Pasal 139 menyebut tiga variabel yang dipertimbangkan dalam formula penghitungan upah minimum: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiganya menjadi unsur dalam formula yang menjadi dasar penghitungan upah minimum.
Untuk indeks tertentu, undang-undang menetapkan rentang nilai dari 0,5 hingga 1. Nilai indeks tersebut merupakan salah satu bagian dari formula, sedangkan ketentuan mengenai penghitungan lebih terperinci masih memerlukan aturan teknis lebih lanjut.
Selain formula, KHL juga menjadi unsur yang diperhitungkan dalam penentuan upah minimum. Pasal 139 ayat (4) menyatakan bahwa penetapan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan KHL yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Ketentuan nilai tertinggi tersebut menghubungkan dua dasar penghitungan. Hasil formula dibandingkan dengan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah, lalu nilai yang lebih tinggi menjadi dasar sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
🔖 Baca juga:Guru Ngaji Ditangkap Usai Tabrak Dua Polisi di Tol Rangkasbitung karena PanikKebutuhan hidup layak dan kondisi daerah
KHL bukan satu-satunya pertimbangan dalam kebijakan upah minimum. Pasal 138 mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Pertimbangan itu menunjukkan bahwa penetapan upah minimum mencakup beberapa aspek yang harus dilihat bersama. KHL menjadi dasar untuk menilai kebutuhan hidup, sementara kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan juga disebut secara khusus dalam undang-undang.
Untuk memperoleh data KHL, lembaga pemerintah yang menangani urusan statistik melaksanakan survei. Survei tersebut dilakukan pada tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Hasilnya menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah ketika menyusun rekomendasi besaran upah minimum.
Rekomendasi dari dewan pengupahan daerah selanjutnya disampaikan kepada gubernur. Dengan alur tersebut, hasil survei KHL menjadi masukan dalam proses penyusunan rekomendasi, sedangkan penetapan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Peraturan pemerintah masih dibutuhkan
Walaupun undang-undang telah memuat formula dan prinsip penghitungan, rincian teknisnya belum seluruhnya dijabarkan dalam ketentuan yang dikutip. Pasal 139 ayat (5) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penghitungan upah minimum melalui peraturan pemerintah.
Artinya, penerapan formula untuk penetapan upah minimum 2027 juga perlu melihat peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksana. Undang-undang memberikan kerangka utama, sementara ketentuan teknis lebih lanjut mengikuti peraturan yang diamanatkan pasal tersebut.
Dalam pemberitaan terkait, pembahasan awal UMP 2027 disebut ditargetkan selesai pada akhir November. Ada pula pemberitaan yang menyebut penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada PP 49/2025, serta usulan dari Said Iqbal agar upah minimum 2027 naik 7,5 hingga 9,5 persen dengan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
🔖 Baca juga:Efisiensi Bahan Bakar BYD M6 DM: Hasil Uji 25,6 Km per LiterNamun, keterangan Yassierli mengenai dasar hukum penghitungan mengarahkan perhatian pada UU Nomor 27 Tahun 2026. Besaran akhir tidak ditetapkan melalui pernyataan tersebut; prosesnya tetap berkaitan dengan formula, data KHL, rekomendasi dewan pengupahan daerah, dan aturan teknis pemerintah.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan UMP
Bagi pekerja dan pemberi kerja, poin utama dari ketentuan baru ini adalah bahwa penghitungan UMP melibatkan beberapa variabel dan mempertimbangkan KHL. Selain itu, kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan juga harus diperhatikan dalam proses penetapan.
Informasi mengenai nilai indeks tertentu, survei KHL, dan aturan pelaksana perlu dibaca bersama agar proses penghitungan dapat dipahami secara utuh. UU menetapkan rentang indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1 dan mengatur perbandingan antara hasil formula dengan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Yassierli meminta masyarakat merujuk pada aturan baru yang telah diundangkan. Untuk mengetahui rincian teknis yang berlaku dalam penetapan upah minimum 2027, rujukan berikutnya adalah peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5).
Sumber referensi: megapolitan.antaranews.com
