Berita

Gratifikasi di Kampus: UB Libatkan Mahasiswa dan Penyedia Barang dan Jasa

UB memperkuat pencegahan gratifikasi melalui sosialisasi yang melibatkan mahasiswa, penyedia barang dan jasa, serta unsur kampus.

Gratifikasi menjadi perhatian Universitas Brawijaya (UB) dalam upaya membangun lingkungan perguruan tinggi yang berintegritas. Melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Selasa, 10 November 2026, Satuan Pengawas Internal (SPI) UB mengajak mahasiswa dan penyedia barang dan jasa memahami peran mereka dalam mencegah praktik tersebut.

Pelibatan dua kelompok ini memperluas sasaran pencegahan. Upaya menjaga integritas kampus tidak hanya berkaitan dengan dosen dan tenaga kependidikan, tetapi juga pihak luar yang bekerja sama dengan UB serta mahasiswa yang menggunakan layanan pendidikan.

🔖 Baca juga:D’Academy 8 Top 11 Result Malam Kedua: Empat Academia Berebut Kesempatan Lolos

Gratifikasi dan penguatan integritas di UB

Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen UB dalam program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE PTN), yang dijalankan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Program ini menjadi landasan untuk memperkuat praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel di lingkungan perguruan tinggi.

Ketua SPI UB, Prof. Dr. Aulia Fuad Rahman, S.E., M.Si., Ak., menjelaskan bahwa PIE PTN mencakup 12 area penekanan. Cakupannya antara lain penerimaan mahasiswa baru, kegiatan belajar mengajar, penelitian dan publikasi, serta pengadaan barang dan jasa.

Ragam area tersebut menunjukkan bahwa integritas perlu dijaga dalam berbagai kegiatan kampus, bukan hanya dalam satu unit atau jenis layanan. Karena itu, SPI UB mengikutsertakan pihak yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi universitas agar pemahaman tentang pengendalian gratifikasi dapat dibangun secara lebih luas.

Menurut Aulia Fuad Rahman, pelibatan penyedia dan mahasiswa dimaksudkan agar prinsip pencegahan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berinteraksi dengan UB. Kesamaan pemahaman diharapkan mendukung pengelolaan perguruan tinggi yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terhindar dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

Mengapa mahasiswa dan penyedia barang dan jasa dilibatkan?

Penyedia barang dan jasa berhubungan dengan kampus dalam kegiatan pengadaan. Mahasiswa, di sisi lain, berinteraksi dengan berbagai layanan pendidikan. Hubungan yang beragam ini membuat upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan oleh pegawai atau pejabat universitas.

Wakil Rektor bidang Keuangan UB, Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., yang menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut, menekankan bahwa ekosistem antikorupsi membutuhkan partisipasi semua pihak. Termasuk di dalamnya orang-orang di luar struktur organisasi yang berhubungan dengan kampus.

Dengan mengajak penyedia dan mahasiswa, UB berupaya membangun pemahaman bersama tentang batas perilaku yang perlu dijaga. Pencegahan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada keputusan setiap pihak ketika berinteraksi dalam kegiatan kampus.

🔖 Baca juga:Sinar Mas Multiartha Masuk 10 Saham Terbesar BEI, Gantikan DNET

Pendekatan ini juga menempatkan integritas sebagai tanggung jawab bersama. Jika pihak yang terlibat dalam proses kampus memiliki pemahaman yang sejalan, upaya menghindari pemberian atau penerimaan yang tidak semestinya dapat dilakukan dengan lebih konsisten.

Pengelolaan dana harus transparan dan bertanggung jawab

Dalam pemaparannya, Ali Safa’at menyampaikan bahwa pengelolaan dana UB perlu dijalankan secara transparan dan mengikuti regulasi. Perhatian tersebut penting karena pendanaan universitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana masyarakat.

Asal sumber dana tersebut menuntut pengelolaan yang bertanggung jawab. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting agar pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan terhadap tata kelola universitas tetap terjaga.

Pengendalian gratifikasi berkaitan dengan berbagai proses yang berlangsung di kampus. Ali menyebut upaya pencegahan dilakukan di sejumlah tingkatan, mulai dari tender proyek hingga pemberian konsumsi ujian oleh mahasiswa kepada dosen penguji.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap gratifikasi tidak hanya diarahkan pada transaksi atau kegiatan berskala besar. Interaksi sehari-hari dalam lingkungan pendidikan juga perlu dicermati, termasuk ketika pemberian muncul dalam situasi akademik.

Tiga sikap dalam pengendalian gratifikasi

Ali Safa’at menyampaikan tiga sikap yang perlu diterapkan untuk mendukung pengendalian gratifikasi. Ketiganya mencakup tindakan pribadi sekaligus respons ketika seseorang berhadapan dengan tawaran atau mengetahui adanya praktik tersebut.

  1. Tidak melakukan gratifikasi. Setiap pihak diharapkan menjaga perilaku agar tidak memberikan gratifikasi dalam interaksi yang berkaitan dengan lingkungan kampus.
  2. Menolak tawaran gratifikasi. Jika menerima tawaran, sikap yang ditekankan adalah menolaknya, bukan membiarkan pemberian tersebut menjadi bagian dari kebiasaan.
  3. Melaporkan praktik yang diketahui. Apabila mengetahui adanya gratifikasi, pihak terkait diharapkan berani melaporkannya.

Tiga sikap tersebut menunjukkan bahwa pencegahan memiliki beberapa sisi: menjaga diri agar tidak terlibat, bertindak tegas ketika ditawari, dan tidak mengabaikan praktik yang diketahui. Penerapannya memerlukan kesadaran dari seluruh pihak yang berhubungan dengan universitas.

🔖 Baca juga:Christo Popov Dikalahkan Ubed, Pelajaran dari Dua Pertemuan Jadi Kunci

Kolaborasi untuk menjaga tata kelola kampus

Ali mengingatkan bahwa UB tidak dapat menjalankan pengendalian gratifikasi sendirian karena kegiatan kampus juga melibatkan pihak dari luar. Penyedia barang dan jasa, misalnya, berhubungan dengan universitas dalam proses pengadaan. Mahasiswa pun berinteraksi dengan dosen dan berbagai unsur kampus dalam kegiatan akademik.

Oleh sebab itu, sosialisasi dirancang untuk membuka ruang pemahaman bagi kelompok-kelompok tersebut. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan pesan kepada peserta, tetapi mengajak mereka menerapkan prinsip yang sama dalam interaksi masing-masing dengan UB.

Upaya ini sejalan dengan tujuan memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencegahan gratifikasi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, baik bagi unsur internal universitas maupun pihak lain yang berkegiatan atau menerima layanan di lingkungan kampus.

Melalui pelibatan mahasiswa dan penyedia barang dan jasa, UB mendorong budaya antigratifikasi agar tumbuh di seluruh ekosistem perguruan tinggi. Konsistensi untuk tidak melakukan, menolak, dan melaporkan praktik gratifikasi menjadi langkah penting dalam menjaga integritas kegiatan akademik maupun pengelolaan universitas.

Sumber referensi: adadimalang.com