Berita

Irjen Pol Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH, Ajukan Banding atas Putusan Etik

Polri menjatuhkan PTDH kepada Irjen Pol Ahrie Sonta setelah sidang etik. Ahrie disebut akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Irjen Pol. Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari kedinasan Polri. Putusan itu dijatuhkan setelah Polri menyelesaikan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie, yang menjabat sebagai Kadivkum Polri.

Ahrie disebut terbukti melakukan pelanggaran dalam sidang tersebut. Ia menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan itu. Dengan demikian, keputusan PTDH menjadi pokok perkara yang akan ia ajukan untuk ditinjau kembali melalui proses banding.

🔖 Baca juga:Hoki Shio 10 November 2026: Kerbau Bersinar, Kuda Diminta Cermat

Irjen Pol Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH

Sidang KEPP terhadap Ahrie telah selesai digelar. Hasilnya, ia menerima sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. PTDH merupakan kependekan dari pemberhentian tidak dengan hormat, sementara dalam pemberitaan putusan ini juga disebut sebagai pemecatan dari kedinasan Polri.

Informasi yang tersedia menyebut Ahrie terbukti melakukan pelanggaran. Namun, rincian mengenai bentuk pelanggaran, bukti yang dibahas, maupun pertimbangan majelis dalam menjatuhkan sanksi tidak dijelaskan lebih lanjut. Karena itu, hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan dari keterangan yang disampaikan.

Putusan Etik dan Langkah Banding

Setelah putusan dibacakan, Ahrie disebut akan menempuh banding. Langkah ini menunjukkan bahwa ia tidak menerima begitu saja hasil sidang etik dan ingin meminta agar putusan tersebut diperiksa kembali melalui mekanisme yang tersedia.

Informasi yang ada belum memuat rincian mengenai kapan banding diajukan atau bagaimana tahapan pemeriksaannya. Belum ada pula keterangan tentang hasil dari proses tersebut. Hal yang dapat dipastikan sejauh ini adalah sidang KEPP telah selesai, sanksi PTDH telah dijatuhkan, dan Ahrie berencana mengajukan banding.

🔖 Baca juga:Kades Lamongan Jadi Sorotan, Ini Konteks Berita yang Beredar

Kaitan dengan Kasus Penyadapan Prabowo

Judul pemberitaan mengaitkan pemecatan Ahrie dengan kasus penyadapan Prabowo. Meski demikian, uraian yang tersedia tidak menjabarkan hubungan antara kasus tersebut dan pelanggaran yang dinyatakan terbukti dalam sidang KEPP. Tidak ada pula penjelasan rinci mengenai peristiwa penyadapan atau peran Ahrie dalam perkara itu.

Oleh sebab itu, kaitan tersebut perlu dibaca sesuai batas informasi yang disampaikan: perkara penyadapan Prabowo disebut sebagai latar pemberitaan, sedangkan keterangan mengenai hasil sidang menyatakan bahwa Ahrie terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi PTDH. Rincian lebih jauh mengenai dasar putusan tidak tersedia dalam informasi tersebut.

Informasi yang Telah Dikonfirmasi

Pokok informasi dalam perkara ini mencakup tiga hal. Polri telah menyelesaikan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta; hasil sidang menyatakan ia terbukti melakukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi PTDH; serta Ahrie disebut akan mengajukan banding.

Belum tersedia penjelasan lebih lengkap tentang bentuk pelanggaran, pertimbangan sidang, ataupun perkembangan banding. Karena itu, pembahasan mengenai perkara ini sebaiknya bertumpu pada keterangan yang telah disampaikan dan tidak menyimpulkan rincian yang belum dijelaskan.

🔖 Baca juga:Carlos Forbs dan Portugal Setelah Era Cristiano Ronaldo

Perkembangan Selanjutnya Menunggu Proses Banding

Rencana banding menjadi perkembangan berikutnya yang disebut dalam perkara Ahrie. Namun, belum ada informasi mengenai waktu pengajuan maupun keputusan atas banding tersebut. Sampai ada keterangan lanjutan, putusan yang diketahui adalah sanksi PTDH hasil Sidang KEPP.

Dengan demikian, kabar mengenai Irjen Pol Ahrie Sonta berfokus pada keputusan etik Polri dan rencana banding yang akan ditempuhnya. Informasi yang tersedia belum cukup untuk menjelaskan detail pelanggaran ataupun seluruh kaitannya dengan kasus penyadapan Prabowo.

Sumber referensi: 20.detik.com