Universitas Tekno Abadi โ 11 November 2026 | Wakil Ketua DPR RI Dasco menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang. Meski demikian, ia meminta Komisi III DPR untuk terus memantau perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Penanganan Hukum Diserahkan ke Kepolisian
Dalam pernyataannya, Dasco menekankan bahwa lembaga legislatif tidak akan mengambil alih kewenangan penyidikan yang menjadi domain kepolisian. Menurutnya, pembagian peran antara DPR dan aparat penegak hukum harus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. DPR, lanjutnya, berposisi sebagai pengawas yang memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
๐ Baca juga:Bahlil Minta Polri Buka Hasil Penyelidikan Kasus Secara TerbukaIa menjelaskan bahwa penyerahan kasus ini kepada kepolisian merupakan langkah yang tepat karena penyadapan ilegal menyangkut pelanggaran hukum yang memerlukan pembuktian teknis dan yuridis. Kepolisian dinilai memiliki kapasitas serta kewenangan untuk melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait.
Komisi III Diminta Aktif Mengawasi
Dasco secara khusus meminta Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan untuk mengikuti perkembangan kasus ini secara saksama. Pengawasan dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa perkara ditangani secara serius, bukan sekadar menjadi wacana politik. Ia menilai fungsi pengawasan komisi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
Menurutnya, pengawasan tidak berarti intervensi. Komisi III dapat meminta laporan perkembangan dari kepolisian melalui mekanisme yang sah, seperti rapat kerja atau hearing, tanpa mencampuri substansi penyidikan. Dengan cara itu, DPR tetap menjalankan fungsi kontrolnya sekaligus menghormati independensi aparat penegak hukum.
๐ Baca juga:KPK Sita Rp2 Miliar dari Bobby Rasyidin dalam Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBUIsu Penyadapan dan Perlindungan Privasi
Kasus dugaan penyadapan ilegal menyentuh persoalan perlindungan privasi warga negara. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar hak konstitusional seseorang, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan berbasis bukti. Publik pun menantikan kejelasan mengenai siapa pihak yang diduga terlibat serta motif di baliknya.
Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci. Dasco menilai kepolisian perlu menyampaikan perkembangan secara berkala kepada publik tanpa mengorbankan kerahasiaan penyidikan. Keterbukaan yang terukur akan mengurangi spekulasi dan mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik.
Harapan agar Proses Hukum Tidak Berlarut
Dasco berharap penanganan perkara tidak berlarut-larut dan segera menemukan titik terang. Ia mengingatkan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat, terutama ketika kasus menyangkut dugaan pelanggaran terhadap hak privasi. Proses yang cepat, profesional, dan bebas tekanan politik akan memperkuat legitimasi hasil penyidikan.
๐ Baca juga:KPK Telusuri Proses Sertifikasi HGB di Kementerian ATR/BPN Melalui Pemeriksaan RyanIa juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dari upaya menghakimi sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurutnya, prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi, sementara aparat penegak hukum diberi ruang untuk bekerja secara optimal.
Kesimpulan
Penyerahan kasus dugaan penyadapan ilegal kepada kepolisian menegaskan pembagian peran antara DPR dan aparat penegak hukum. Dasco menempatkan DPR sebagai pengawas yang meminta Komisi III memantau jalannya proses hukum, bukan sebagai pihak yang mengambil alih penyidikan. Dengan pengawasan yang proporsional dan transparansi dari kepolisian, penanganan kasus ini diharapkan berjalan adil, cepat, dan tetap menghormati hak privasi serta asas praduga tak bersalah.



