Indonesia vice president Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mempertahankan kualifikasi pendidikannya melalui proses hukum. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, setelah ia bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tekanan politik terkait kelayakannya mengikuti Pemilu 2024.
Gibran mengatakan akan mengajukan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia berencana menunjukkan riwayat pendidikan sejak sekolah dasar hingga gelar sarjana, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan pendidikan setingkat sekolah menengah atas.
🔖 Baca juga:Vitesse: Aturan 30 km/jam dan Persaingan Seluncur CepatIndonesia vice president Gibran pilih membuktikan kualifikasi lewat PTUN
Dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Gibran menjelaskan bahwa Prabowo menyarankan dirinya melanjutkan perjuangan melalui jalur PTUN. Menurut Gibran, dokumen pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dapat diajukan untuk menjelaskan kualifikasinya.
Ia menyebut pertemuan dengan presiden berlangsung pada pagi hari. Gibran menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang telah menjadi seperti ayah baginya, serta mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut ia menerima banyak nasihat dan arahan mengenai perkembangan yang sedang dihadapi.
Gibran menyampaikan bahwa salah satu saran Prabowo adalah terus menempuh proses di PTUN dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya, dari sekolah dasar hingga gelar sarjana.
Langkah hukum tersebut menjadi respons Gibran terhadap kontroversi yang berpusat pada bukti pendidikan yang ia gunakan. Ia meraih gelar sarjana dari sebuah lembaga pendidikan di Singapura. Gibran selama ini berpendapat bahwa kualifikasi perguruan tinggi itu menunjukkan dirinya telah menyelesaikan tahapan pendidikan yang diperlukan sebelumnya.
Putusan MK dan MA menjadi latar sengketa ijazah
Perdebatan mengenai kualifikasi pendidikan Gibran menguat setelah MK menyatakan bukti yang tersedia dalam perkara terkait tidak cukup untuk memastikan bahwa ia memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang setara dengan pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia. Putusan tersebut menyoroti persoalan pembuktian kesetaraan pendidikan, bukan sekadar keberadaan gelar yang diperoleh di luar negeri.
Setelah itu, MA membatalkan sertifikat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh otoritas pendidikan Indonesia. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai pasangan Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Rangkaian putusan itu kemudian menjadi dasar bagi perhatian dan kritik publik terhadap kelayakan pendidikannya.
🔖 Baca juga:Hiu Paus Terdampar di Lebak: Fakta dan KonteksnyaGibran mengatakan Prabowo juga menyarankan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah mengupayakan peninjauan kembali atas putusan MA. Pernyataan itu menunjukkan bahwa upaya yang disebut Gibran tidak hanya berkaitan dengan pengajuan dokumen di PTUN, tetapi juga mencakup pembahasan mengenai langkah hukum terhadap putusan tersebut.
Isu pengunduran diri muncul sebelum pernyataan Gibran
Pernyataan untuk melanjutkan perjuangan hukum disampaikan beberapa jam setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Prabowo. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan Gibran. Presiden, kata dia, memberikan saran mengenai cara menghadapi kontroversi yang sedang berlangsung. Keterangan tersebut menempatkan isu pengunduran diri dan strategi penyelesaian sengketa sebagai dua hal yang dibahas dalam pertemuan yang sama.
Ketika ditanya mengenai alasan ingin mundur, Gibran tidak memberikan penjelasan terperinci. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin perkembangan yang terjadi berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. Ia juga mengatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat mengenai situasi tersebut.
Sikap itu memperlihatkan bahwa Gibran mengakui adanya perhatian publik terhadap sengketa pendidikannya, tetapi tidak merinci alasan pribadi di balik pernyataan ingin mengundurkan diri. Pada saat yang sama, ia menyatakan akan menghadapi persoalan kualifikasi melalui jalur hukum dan menyiapkan dokumen pendidikan sebagai bagian dari proses tersebut.
Dampak politik dan proses yang belum tuntas
Kontroversi ini turut memicu seruan agar parlemen mengambil tindakan terhadap Gibran. Namun, belum ada proses konstitusional yang selesai dan berujung pada pemberhentiannya dari jabatan. Dengan demikian, seruan politik yang muncul belum sama dengan keputusan formal untuk mengakhiri masa jabatannya.
🔖 Baca juga:Julián Álvarez Perkecil Ketertinggalan Argentina dari Uruguay di La BomboneraPerkembangan berikutnya bergantung pada jalur hukum yang ditempuh serta penanganan atas dokumen dan putusan yang dipersoalkan. Gibran menyebut rencana membawa dokumen pendidikan ke PTUN, sementara saran Prabowo yang ia sampaikan mencakup koordinasi dengan kementerian terkait untuk meminta peninjauan kembali atas putusan MA.
Untuk saat ini, inti sengketa terletak pada pembuktian apakah kualifikasi pendidikan Gibran memenuhi persyaratan yang dipersoalkan, termasuk kesetaraan dengan pendidikan menengah atas di Indonesia. Putusan MK menyatakan bukti yang diperiksa tidak mencukupi untuk menetapkan kesetaraan tersebut, sedangkan MA membatalkan sertifikat penyetaraan yang digunakan dalam pendaftaran Pemilu 2024. Gibran, pada pihaknya, berencana mengajukan dokumen pendidikan secara lengkap dalam proses hukum.
Kasus ini menghubungkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan dengan tekanan politik terhadap wakil presiden. Pernyataan pengunduran diri yang diungkapkan Prasetyo, respons Prabowo, dan keputusan Gibran untuk melanjutkan langkah hukum menjadi rangkaian perkembangan penting dalam sengketa tersebut. Belum ada penyelesaian konstitusional yang mencopot Gibran, sementara proses untuk mempertahankan kualifikasi pendidikannya masih menjadi fokus berikutnya.
Sumber referensi: jakartaglobe.id
