Universitas Tekno Abadi – 13 November 2026 | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa lembaga legislatif membuka peluang untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Langkah tersebut muncul sebagai respons atas sorotan publik terhadap skandal yang melibatkan eks Kapolri Listyo. Pernyataan ini menempatkan RUU Penyadapan sebagai salah satu agenda legislasi yang berpotensi mendapat perhatian lebih besar dalam waktu dekat.
Dorongan Percepatan dari Pimpinan DPR
Menurut Dasco, percepatan pembahasan RUU Penyadapan merupakan opsi yang terbuka bagi DPR. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pembahasan aturan tersebut agar dapat segera dituntaskan. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan penyadapan dan tata kelola pengawasan di sektor keamanan.
🔖 Baca juga:Teguran soal Judi Berujung KDRT di Cengkareng, Korban Alami Luka BakarDasco menilai bahwa dinamika yang berkembang belakangan ini menjadi salah satu pertimbangan penting. DPR, katanya, perlu merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya payung hukum yang lebih jelas dalam praktik penyadapan. Dengan begitu, RUU Penyadapan diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat masuk ke tahap pembahasan yang lebih konkret.
Konteks Skandal Eks Kapolri
Sorotan terhadap RUU Penyadapan tidak terlepas dari skandal yang melibatkan eks Kapolri Listyo. Kasus tersebut menjadi pemicu diskusi mengenai sejauh mana kewenangan penyadapan perlu diatur secara tegas dan transparan. Publik menuntut kejelasan mengenai batas-batas kewenangan aparat serta mekanisme pengawasan yang melekat pada setiap tindakan penyadapan.
Dalam konteks ini, keberadaan RUU Penyadapan dinilai krusial untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Aturan yang jelas diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus melindungi hak privasi warga negara. DPR pun disebut tengah mencermati perkembangan kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi.
🔖 Baca juga:Golkar Desak Kejelasan Aturan Penyadapan agar Tak DisalahgunakanHarapan Publik terhadap Regulasi yang Jelas
Publik berharap RUU Penyadapan dapat mengatur prosedur penyadapan secara rinci, termasuk syarat, mekanisme perizinan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tanpa aturan yang memadai, praktik penyadapan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi.
Selain itu, transparansi menjadi salah satu tuntutan utama. Masyarakat ingin memastikan bahwa kewenangan penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. DPR diharapkan mampu merumuskan pasal-pasal yang seimbang antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Tantangan dalam Pembahasan
Meski peluang percepatan terbuka, pembahasan RUU Penyadapan tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menyelaraskan kepentingan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyadapan. Diperlukan pembahasan yang cermat agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
🔖 Baca juga:Senat Paraguay Copot Presiden Santiago Peña di Tengah Krisis Ueno BankDasco menegaskan bahwa DPR akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Proses pembahasan diharapkan melibatkan pakar, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga terkait agar hasilnya komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, RUU Penyadapan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur praktik penyadapan di Indonesia.
Kesimpulan
Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan bahwa DPR membuka peluang percepatan RUU Penyadapan setelah skandal yang melibatkan eks Kapolri Listyo. Langkah ini menjadi sinyal bahwa persoalan penyadapan mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif. Keberhasilan pembahasan RUU Penyadapan akan sangat bergantung pada komitmen DPR dalam merumuskan aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel demi melindungi kepentingan publik.



