Universitas Tekno Abadi โ 14 November 2026 | Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia tetap solid dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar proses hukum berjalan tuntas tanpa terpecah oleh isu-isu lain yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, penanganan kasus penyadapan ilegal ini menjadi ujian penting bagi institusi kepolisian dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan.
Dorongan agar Proses Hukum Tidak Terhenti
Said Iqbal menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo harus menjadi prioritas. Ia menilai persoalan ini menyangkut kepentingan negara yang lebih luas, bukan sekadar peristiwa individual. Karena itu, ia berharap seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat teratas hingga satuan kerja di daerah, menjaga kekompakan dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.
๐ Baca juga:Dorongan Keras dari Senayan agar Kasus Penyadapan Presiden Diungkap TuntasDalam pandangannya, soliditas institusi menjadi kunci agar penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat. Jika proses hukum berjalan setengah hati, kekhawatiran publik terhadap lemahnya penegakan hukum dikhawatirkan semakin menguat.
Imbauan agar Publik Tidak Terprovokasi
Selain meminta Polri tetap solid, Said Iqbal juga mengimbau masyarakat agar tidak saling mengadu domba dengan memanfaatkan isu-isu yang sedang berkembang. Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya dijadikan alat untuk memecah belah bangsa atau melemahkan proses hukum yang sedang berjalan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus penyadapan ilegal kepada aparat yang berwenang. Menurutnya, sikap saling mencurigai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi hanya akan memperkeruh suasana. Publik diminta lebih jernih dalam menyikapi perkembangan kasus dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang tidak berdasar.
๐ Baca juga:KPK Sebut Bobby Rasyidin Kooperatif Kembalikan Rp2 Miliar dalam Kasus Digitalisasi SPBUPenyadapan Ilegal sebagai Ancaman Serius
Persoalan penyadapan ilegal menyangkut pelanggaran terhadap hak privasi serta kerahasiaan komunikasi yang dilindungi oleh hukum. Said Iqbal memandang kasus yang menimpa Prabowo sebagai pengingat bahwa praktik penyadapan tanpa dasar hukum tidak boleh dibiarkan. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan agar kejadian serupa tidak terulang dan menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini secara menyeluruh akan memberikan pesan tegas bahwa negara hadir untuk melindungi warga, termasuk pejabat publik, dari tindakan yang melanggar hukum. Ia berharap penyelidikan mampu mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Dengan begitu, penanganan kasus tidak berhenti pada permukaan, tetapi menyentuh akar persoalan.
Harapan pada Profesionalisme Aparat
Said Iqbal menekankan bahwa Polri memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti laporan terkait penyadapan ilegal. Ia berharap langkah penyelidikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga publik dapat mengikuti perkembangan kasus dengan jelas. Keterbukaan dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas dan memicu perpecahan di masyarakat.
๐ Baca juga:KPK Ungkap Penyitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Sudah Berlangsung Sejak Agustus 2025Ia juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan ajang saling menyerang antarkelompok. Menurutnya, fokus utama harus tetap pada upaya menemukan fakta dan menegakkan keadilan. Said Iqbal menilai sikap tenang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah akan membantu aparat bekerja lebih optimal dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal yang menyasar Prabowo.
Kesimpulan
Permintaan Said Iqbal agar Polri tetap solid mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo menjadi penegasan bahwa penegakan hukum tidak boleh terhenti oleh tekanan maupun isu yang berkembang. Ia menekankan pentingnya profesionalisme aparat, keterbukaan proses hukum, serta sikap masyarakat yang tidak mudah terprovokasi. Dengan soliditas institusi dan dukungan publik yang sehat, pengusutan kasus penyadapan ilegal diharapkan berjalan tuntas dan menghasilkan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.



