Pesangon menjadi salah satu sorotan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan aturan baru ini memuat perlindungan dan kewajiban bagi pekerja maupun pengusaha, termasuk rencana penyiapan dana cadangan pesangon untuk menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut tidak membuat pekerja kebal terhadap hukum. Setiap pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dikenai sanksi pidana atau administratif apabila melanggar ketentuan.
🔖 Baca juga:Kepala BIN Sebut Penyadapan terhadap Presiden Mengarah ke Upaya MakarPenjelasan itu disampaikan dalam sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 yang digelar secara hibrida pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan perusahaan dan serikat pekerja dari berbagai wilayah Indonesia, serta disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenaker.
Dana cadangan pesangon disiapkan sejak awal
Salah satu perubahan yang disoroti Kemenaker adalah kewajiban pengusaha menyiapkan dan mengamankan dana cadangan pesangon sejak pekerja diangkat sebagai karyawan tetap. Dana tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan pembayaran apabila terjadi PHK atau perusahaan menghadapi masalah keuangan.
Pengelolaan dana cadangan itu nantinya akan dilakukan oleh lembaga pemerintah. Perusahaan diberi masa transisi sampai Oktober 2027 untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Kemenaker menyarankan perusahaan mulai melakukan persiapan, meski aturan teknis mengenai pelaksanaannya masih menunggu arahan lebih lanjut.
Dalam sosialisasi, muncul pertanyaan mengenai dana yang sudah ditempatkan perusahaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta dana pensiun BUMN. Belum ada kejelasan apakah seluruh dana tersebut harus dipindahkan ke lembaga pemerintah yang akan ditunjuk. Indah menyebut penyusunan ketentuan teknis masih menunggu arahan.
UU ketenagakerjaan mengatur perlindungan lebih luas
UU No. 27 Tahun 2026 disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. DPR menginisiasi pembentukannya, sementara pemerintah turut menyampaikan masukan berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan di pasar kerja.
Menurut Indah, aturan ini memiliki sejumlah ketentuan yang berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturannya mencakup hubungan kerja tertentu yang berkembang seiring teknologi dan digitalisasi, termasuk pola kerja fleksibel dan pekerjaan di luar kantor. Ketentuan teknisnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri.
Pola hubungan kemitraan direncanakan diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemenaker juga berencana menyiapkan pengaturan teknis untuk pekerjaan nelayan, tenaga kesehatan, pekerja seni, serta sektor industri kreatif.
🔖 Baca juga:Penghasilan PPPK Paruh Waktu Dompu Disesuaikan, Minimal Rp750 RibuKetentuan pekerja kontrak dan PHK
Perlindungan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) turut diatur. UU tersebut membatasi pekerja agar hanya dapat dikontrak sebanyak tiga kali. Kontrak pertama memiliki durasi maksimal dua tahun, sedangkan perpanjangan berikutnya masing-masing dibatasi paling lama satu tahun.
Aturan baru juga menetapkan 15 alasan PHK. Kemenaker menyebut ketentuan itu bertujuan memperketat dan memperkecil celah terjadinya PHK. Indah menekankan bahwa dialog sosial menjadi kunci agar pelaksanaan dan kepatuhan terhadap undang-undang berjalan baik.
Peserta dari kalangan pengusaha mempertanyakan sejumlah aspek transisi, antara lain penyesuaian kontrak PKWT, batas perpanjangan, status pekerja setelah kontrak berakhir, dan kemungkinan perekrutan kembali. Pertanyaan lainnya mencakup jenis pekerjaan alih daya, cuti besar atau cuti bersama, serta pengelolaan dana cadangan pesangon yang telah tersedia di perusahaan.
Ketentuan lain bagi pekerja dan perusahaan
Undang-undang tersebut juga mencakup pekerja di usaha mikro dan kecil. Pengusaha pada sektor ini diperbolehkan menentukan upah berdasarkan kesepakatan, dengan nilai sekurang-kurangnya 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Kemenaker menyatakan ketentuan itu ditujukan untuk mencegah pekerja di sektor tersebut jatuh miskin.
Pemagangan diperjelas sebagai proses pelatihan kerja, bukan hubungan kerja. Penegasan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik pemagangan yang digunakan sebagai cara memperoleh tenaga kerja murah. Perlindungan sejak tahap sebelum bekerja juga diperkuat, termasuk larangan menahan ijazah dan penghitungan masa percobaan sebagai masa kerja.
Dalam hal mogok kerja, pekerja harus melakukannya secara sah dan tertib. Di sisi lain, pengusaha dilarang memecat serikat pekerja yang mengadakan mogok secara tertib. Pengurus serikat pekerja di perusahaan tetap diwajibkan menjalankan pekerjaan seperti biasa, sementara perusahaan tidak lagi diwajibkan menyediakan kantor khusus bagi serikat.
Masukan pengusaha dan serikat pekerja
Perwakilan serikat pekerja menyoroti perlindungan hak normatif, termasuk rumusan uang pisah dalam perjanjian kerja bersama. Mereka juga mempertanyakan batasan mogok yang sah dan meminta pengawas ketenagakerjaan turun langsung untuk mencegah PHK dengan alasan yang tidak jelas.
🔖 Baca juga:Pemakzulan Gibran: Memahami Proses dan Konteks KonstitusionalAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia belum menyampaikan keterangan pers resmi setelah UU No. 27 Tahun 2026 ditetapkan. Dalam pernyataan terakhirnya pada 30 September 2026, Apindo menilai rancangan aturan tersebut hanya mengembalikan pengaturan ke UU No. 13 Tahun 2003 dan belum memberikan pembaruan mendasar untuk menjawab kondisi terkini.
Apindo menyoroti tantangan seperti perubahan geopolitik dan geoekonomi, perubahan rantai pasok, persaingan investasi, perkembangan teknologi, transisi hijau, serta perubahan iklim. Indonesia juga menghadapi 3 juta–4 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja, pengangguran muda sebesar 17 persen, tingginya pekerjaan informal, dan maraknya PHK. Pada saat yang sama, dunia usaha menghadapi kenaikan biaya energi dan bahan baku, melemahnya permintaan, potensi kenaikan suku bunga pinjaman, serta penurunan daya beli.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyatakan perlindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha perlu menjadi agenda yang saling mendukung. Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan layak, sementara pencari kerja memerlukan kesempatan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk bertahan, berinvestasi, dan merekrut pekerja.
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menyebut terbitnya UU No. 27 Tahun 2026 sebagai momentum penting bagi hubungan industrial dan perlindungan hak pekerja. Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan tahap berikutnya adalah penyusunan peraturan pelaksanaan agar perubahan aturan dapat memberi dampak nyata, bukan hanya perbaikan di atas kertas.
Sumber referensi: www.kompas.id
