Vape haram menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Ketetapan tersebut mencakup penggunaan perangkat, penyalahgunaan untuk zat terlarang, serta kegiatan produksi dan perdagangan vape.
Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H. Selain memuat ketentuan hukum, MUI menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, organisasi masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas.
🔖 Baca juga:Tiongkok dan Perubahan PKT: Dari Reformasi Ekonomi hingga Tiga RepresentasiApa yang dimaksud dengan vape dalam fatwa MUI?
Fatwa ini menjelaskan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap. Zat yang disebutkan dalam definisi meliputi nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa, dan uapnya dihirup oleh pengguna.
Dokumen tersebut juga mendefinisikan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang dapat ditemukan secara alami pada tanaman tembakau maupun diperoleh melalui sintesis. Nikotin digunakan dalam rokok konvensional dan rokok elektrik, memiliki efek farmakologis pada sistem saraf, bersifat adiktif, serta dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.
Mengapa vape haram menurut Fatwa MUI?
Dalam bagian ketentuan hukum, MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape haram. Alasan yang dicantumkan adalah risiko terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan. Fatwa itu juga menjelaskan bahwa ketetapan tersebut dimaksudkan untuk mencegah vape digunakan sebagai sarana peredaran atau konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada penggunaannya secara umum. Menurut fatwa, menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lain juga hukumnya haram.
MUI turut menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram. Dengan demikian, ketentuan fatwa mencakup tiga hal: pemakaian vape, penyalahgunaan perangkat untuk zat terlarang, serta produksi dan perdagangan produk tersebut.
🔖 Baca juga:Australia Kerahkan C-130 Hercules untuk Padamkan Karhutla di KalimantanRekomendasi MUI terkait pengendalian vape
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 memuat sejumlah usulan langkah untuk pemerintah dan pemangku kepentingan. MUI meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya, serta mendorong Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredarannya demi melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif.
MUI juga mendorong koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan mengenai pelarangan vape berjalan terpadu. Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan berlandaskan perlindungan kesehatan masyarakat.
Untuk pengawasan produk, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan vape. MUI juga merekomendasikan penguatan koordinasi BPOM dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, khususnya dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
Kementerian Perindustrian direkomendasikan melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industrinya. Evaluasi tersebut, menurut isi fatwa, perlu mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang. Sementara itu, Kementerian Keuangan RI diminta meninjau kebijakan fiskal dengan memperhitungkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Dalam hal penegakan hukum, BNN dan aparat penegak hukum direkomendasikan menutup celah peredaran narkoba melalui vape serta menindak peredaran dan penyalahgunaannya secara tegas. Aparat juga diminta menangani penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
🔖 Baca juga:Komisi III DPR Beri Dukungan Penuh kepada Polri Usut Kasus Penyadapan PresidenPeran keluarga dan masyarakat
Rekomendasi fatwa tidak hanya ditujukan kepada lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape, risiko kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan ikut melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin. MUI menekankan pentingnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan pengendalian vape dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan masyarakat.
Kapan fatwa vape haram mulai berlaku?
Ketentuan penutup menyebutkan bahwa fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, dokumen tersebut dapat diperbarui sebagaimana mestinya. Fatwa juga mengimbau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyebarluaskannya agar dapat diketahui oleh umat Islam dan masyarakat terkait.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 H atau 6 November 2026. Dokumen itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Sumber referensi: mui.or.id
