Berita

Panglima TNI: Puan Sebut DPR Belum Menerima Surpres Pergantian

Puan Maharani menyatakan DPR belum menerima surpres pergantian Panglima TNI saat masa sidang II 2026–2027 baru dibuka.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR belum menerima surat presiden (surpres) dari pemerintah mengenai pergantian Panglima TNI. Keterangan itu disampaikan saat DPR baru memulai masa sidang pada Selasa, sehingga surat-surat yang masuk masih menjalani pemeriksaan.

Puan menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Jakarta. Menurutnya, belum adanya surpres terkait Panglima TNI berkaitan dengan waktu pembukaan masa sidang yang baru berlangsung. Pada saat itu, proses pemeriksaan surat yang diterima DPR juga masih berjalan.

🔖 Baca juga:Upah Minimum 2027: Dasar Hukum, Indikator, dan Tahapan Perhitungannya

Surpres pergantian Panglima TNI belum diterima

Puan menjelaskan bahwa surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI belum ada di DPR. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan pembukaan masa sidang yang baru dimulai, bukan dengan adanya keputusan atau perkembangan lain mengenai pergantian tersebut.

Dalam keterangannya, Puan menyebut surat-surat yang dikirim kepada DPR masih berada dalam tahapan pemeriksaan. Setelah tahap itu dilewati, surat yang masuk akan diteruskan kepada Pimpinan DPR RI pada hari yang sama, yakni Selasa saat ia memberikan keterangan.

Dengan demikian, informasi yang disampaikan Puan pada kesempatan tersebut terbatas pada status surat di DPR. Ia tidak menyebut adanya surpres pergantian Panglima TNI yang telah diterima ataupun menyampaikan rincian mengenai proses pergantian jabatan itu.

Masa sidang DPR baru dimulai

DPR RI memulai Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 pada Selasa. Pembukaan masa sidang tersebut ditandai dengan Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI. Puan menerangkan bahwa surat-surat yang diterima lembaga itu masih diperiksa pada tahap awal masa sidang.

Rapat paripurna tersebut memiliki satu agenda, yaitu penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Agenda tunggal itu menjadi bagian dari pembukaan masa sidang yang baru dimulai, sementara surat-surat yang masuk menjalani proses pemeriksaan sebelum disampaikan kepada pimpinan DPR.

🔖 Baca juga:Deretan Pejabat Negara hingga Kepala Daerah Hadir di Malam Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026

Penjelasan mengenai tahap pemeriksaan membantu menerangkan mengapa Puan menyatakan surpres pergantian Panglima TNI belum ada. Pada waktu itu, alur surat di DPR belum selesai, sehingga surat-surat yang dikirim pemerintah belum seluruhnya sampai kepada Pimpinan DPR RI.

Surat pemerintah lain telah diterima DPR

Selain menjelaskan soal surpres Panglima TNI, Puan menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat presiden lain, yakni Surpres Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat tersebut berkaitan dengan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

Surpres Nomor R-58 itu berbeda dari surat yang ditanyakan mengenai pergantian Panglima TNI. Puan menyebut surat tersebut telah diterima DPR, sedangkan surpres mengenai pergantian Panglima TNI belum ada pada saat keterangannya disampaikan.

Untuk RUU Perampasan Aset, Puan mengatakan bahwa surat itu telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta mekanisme yang berlaku. Pernyataan tersebut merujuk pada penanganan surat mengenai wakil pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang, bukan pada proses pergantian Panglima TNI.

Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam sepekan sebelum keterangan Puan, Komisi III DPR RI telah menggelar beberapa rapat dengar pendapat umum dan rapat Panitia Kerja mengenai RUU Perampasan Aset. Puan menyebut kegiatan tersebut dalam konteks tindak lanjut atas surat presiden yang berhubungan dengan pembahasan rancangan undang-undang itu.

🔖 Baca juga:PSMS vs Persiraja: Jadwal, Kondisi Tim, dan Siaran Langsung Matchweek 9

Rangkaian rapat Komisi III dan keberadaan Surpres Nomor R-58 memperlihatkan bahwa DPR sedang menangani agenda legislasi tersebut pada masa sidang yang baru dibuka. Namun, informasi itu tidak mengubah keterangan mengenai Panglima TNI: DPR belum menerima surpres pergantian saat Puan berbicara.

Perbedaan status dua surpres

Keterangan Puan memuat dua status surat yang berbeda. Pertama, DPR belum menerima surpres dari pemerintah mengenai pergantian Panglima TNI. Kedua, DPR telah menerima Surpres Nomor R-58 tanggal 27 Oktober 2026 yang menunjuk wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

Pemisahan kedua hal tersebut penting agar informasi tentang surat R-58 tidak disalahartikan sebagai surat terkait pergantian Panglima TNI. Puan menjelaskan bahwa surat R-58 ditindaklanjuti melalui tata tertib dan mekanisme DPR, sementara status surpres pergantian Panglima TNI pada saat itu masih belum ada.

Jadi, pokok keterangan Ketua DPR adalah belum diterimanya surpres pergantian Panglima TNI ketika Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 baru dimulai. Surat-surat yang masuk masih diperiksa sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, sedangkan surat tentang wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan DPR.

Sumber referensi: sultra.antaranews.com